REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengakui upaya pemenuhan kebutuhan guru aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam dua tahun terakhir belum mencapai hasil maksimal. Hal itu membuat tahun 2023 masih dibutuhkan 601.286 guru ASN PPPK, akumulasi dari formasi-formasi yang selalu tak terpenuhi dari tahun ke tahun.
“Upaya pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah negeri sepanjang 2021 hingga 2022 dengan dua kali seleksi belum mencapai hasil yang maksimal,” ujar Direktur Jenderal Guru dan Tenaga kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, dalam rapat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
Dia menjelaskan, untuk tahun 2023 masih diperlukan lagi 601.286 formasi guru di sekolah negeri. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari formasi-formasi yang selalu tidak terpenuhi dari dua tahun terakhir.
Pada 2021, kebutuhan mencapai 1.244.961 formasi, tapi yang diajukan oleh pemerintah daerah (pemda) hanya 506.252 atau 44 persennya saja. Dari proses yang berjalan, guru yang lulus menjadi PPPK hanya berjumlah 293.860 orang.
Dengan adanya formasi yang belum diajukan oleh pemda dan sisa formasi yang kosong karena tidak terisi oleh guru yang lolos menyebabkan kebutuhan formasi guru PPPK tahun 2022 menjadi bertambah besar. Kebutuhan semakin bertambah untuk mengisi posisi guru yang pensiun pada 2023. Tercatat, pada 2022 kebutuhan formasi untuk guru PPPK sebanyak 781.844.
“Namun sekali lagi dengan berbagai upaya bersama kementerian lain, formasi yang diajukan pemda hanya 41 persen saja dan yang lulus ada sejumlah 250.432,” jelas dia.
Karena itu, pada 2023 ini Kemendikbudristek mengajukan formasi untuk guru PPPK dengan jumlah 601.174. Jumlah kebutuhan tersebut didapatkan dari sisa formasi yang tak terisi di periode sebelumnya dan formasi yang akan ditinggalkan oleh guru-guru yang pensiun pada 2024 mendatang.
“Sampai putaran koordinasi dengan pemda kami dapat informasi dari Menpan-RB bahwa jumlah formasi yang diajukan saat ini baru mencapai 278 ribu atau 46 persen dari kebutuhan. Jadi sepanjang tahun sampai tahun ini, tidak mencapai 50 persen usulan pemda,” jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika