Alat partai
Meski peluang caleg artis untuk menang terbilang kecil, tetap saja banyak partai politik mengusung para pesohor itu. Menurut Ridho, partai melakukan hal tersebut demi bisa mengalahkan momok bernama parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen suara nasional.
"Partai-partai ini kan takut sekali tidak lolos parlimentery threshold. Kalau tidak lolos, partai bakal kehilangan segalanya," kata penulis buku berjudul Ambang Batas Pemilu: Pertarungan Partai Politik dan Pudarnya Ideologi itu.
Ambang batas parlemen mengharuskan partai politik meraih suara sah sebesar 4 persen secara nasional dalam pemilihan anggota DPR RI agar bisa menempatkan calegnya sebagai anggota dewan. Suara yang diperoleh semua caleg akan dihitung sebagai suara partai, tapi hanya caleg peraih suara tertinggi di dapil yang berhak duduk di parlemen.
Dalam konteks inilah, kata Ridho, partai menggunakan selebritas sebagai vote getter atau pengepul suara semata, tanpa perlu ambil pusing memikirkan pesohor itu lolos ke parlemen atau tidak. "Suara yang diperoleh caleg selebritas tetap dihitung sebagai suara partai meski dia tidak mendapatkan kursi," ujarnya.
Ridho melanjutkan, partai menjadikan selebritas sebagai vote getter juga karena cenderung berbiaya murah. Tidak perlu dana besar untuk mengenalkan para pesohor itu kepada masyarakat karena mereka sudah populer. Penggemar mereka di daerah pemilihan (dapil) bisa dikapitalisasi menjadi pemilih.
"Partai lebih memilih artis karena enggak usah kampanye, diam saja, pasti dapat suara. Daripada orang tidak terkenal, butuh modal untuk dikenalkan terlebih dahulu kepada pemilih," kata Ridho.
Selain tak perlu biaya besar untuk kampanye, partai juga tidak harus mengeluarkan uang untuk melakukan kaderisasi. Sebab, Ridho meyakini partai politik tak mendidik para caleg selebritas itu, melainkan hanya mencomot mereka jelang tahun pemilu.
"Di sini konsekuensinya ideologi partai memudar. Tidak ada hal yang penting lagi karena yang penting ada tukang kepul suara," ujar dosen Ilmu Pemerintahan UMY itu.
Pembina pada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyampaikan hal serupa. Berdasarkan pengamatannya, mayoritas selebritas masuk partai dan menjadi caleg secara instan tanpa melalui tahapan kaderisasi.
Sebagai orang yang tidak punya pengalaman dalam dunia politik, kata Titi, seharusnya para selebritas itu dididik terlebih dahulu agar punya kompetensi sebagai anggota dewan. Tak kalah penting, para pesohor itu juga harus menginternalisasikan ideologi atau garis perjuangan partai sebelum diusung sebagai caleg.
Pembekalan itu, kata Titi, penting dilakukan karena anggota dewan punya tanggung jawab besar sebagai wakil masyarakat. Mereka merupakan salah satu aktor politik yang berperan menentukan "masa depan orang banyak".
Berhubung mayoritas caleg selebritas kini belum berkualitas dan hanya digunakan sebagai pendulang suara, Titi mendorong pihak terkait untuk mendidik masyarakat dalam memilih. Warga harus diedukasi agar mencoblos caleg yang punya kompetensi, bukan calon yang populer semata.
"Pemilih harus terus diedukasi agar tak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang hanya bersifat popularitas atau simbolik," kata Titi, yang merupakan dosen hukum pemilu di Universitas Indonesia itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
