REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah mempersiapkan kuota PPPK Guru 2023 sebanyak 601.286. Untuk itu, sebagai kunci dari pemenuhan formasi, pemerintah daerah (Pemda) diminta untuk mengajukan formasi guru PPPK secara optimal.
"Kuncinya ada pada pemerintah daerah. Kami sangat berharap pemerintah daerah dapat mengajukan usulan formasi semaksimal mungkin," ujar Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, dalam siaran pers, Jumat (12/5/2023).
Selain menyiapkan kuota lebih dari 600 ribu, dia mengatakan, pemerintah berencana menyelesaikan 62.645 guru yang lulus passing grade untuk masuk ke dalam prioritas satu (P1) dan belum mendapatkan penempatan PPPK 2022.
"Kebutuhan guru PPPK tahun ini cukup banyak, makanya P1 yang belum terakomodasi dalam PPPK 2022 akan dituntaskan tahun ini," ucap Nunuk.
Harapan Nunuk tersebut disambut oleh berbagai pemerintah Pemda yang beramai-ramai mengusulkan formasi sesuai kebutuhan di wilayahnya. Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, merespons langkah itu dengan mengusulkan seluruh guru yang sudah lolos passing grade seleksi PPPK tahun 2021. Tercatat, dari 8.588 guru yang lolos, baru 2.047 yang diangkat sebagai guru PPPK.
“Sehingga saat ini masih tersisa 6.141 orang guru lolos passing grade yang menunggu ketersediaan formasi/ kebutuhan. Kita akan tuntaskan 6.141 guru yang telah lolos passing grade untuk diusulkan diangkat tahun 2023,” kata Khofifah.
Khofifah menambahkan, usulan pengangkatan merupakan bentuk terima kasih kepada pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mengabdi dan berjuang untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Terutama sebagai bentuk apresiasi telah menempatkan Jatim berada di peringkat pertama nasional yang diterima Perguruan Tinggi Negeri tanpa tes melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi selama empat tahun berturut-turut.
Senada dengan Pemda Jatim, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memastikan akan memaksimalkan usulan formasi PPPK pada tahun 2023. Komitmen itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang, Ansori.
“Tahun ini kita ajukan 1.300 formasi PPPK. Jumlah ini merupakan kekurangan dari guru honorer yang ada di Kota Palembang yang belum jadi PPPK,” jelas Ansori.
Berdasarkan data yang ada, kebutuhan guru Kota Palembang sebanyak 4.256 orang, sedangkan yang baru terserap menjadi guru PPPK pada tahun lalu mencapai 2.900 orang. Ansori berharap, melalui usulan tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan guru yang ada di Kota Palembang ke depannya.
Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun, Sugianto, menyambut positif rencana pemerintah menghapus tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Menurutnya, tenaga pendidik di Kabupaten Karimun masih banyak yang berstatus honorer.
“Insyaallah, bulan Agustus mendatang kita kembali mengusulkan sebanyak 330 formasi honorer untuk diangkat menjadi PPPK di tahun 2024,” terang Sugianto.
Sugianto berharap, seluruh guru honorer di Kabupaten Karimun dapat terakomodasi pada seleksi tahun 2023 dan diangkat menjadi guru PPPK tahun 2024. Terutama untuk mengisi kekosongan formasi mulai PAUD hingga SMP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika