REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Sulawesi Tengah, bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulteng, mendorong mahasiswa perguruan tinggi tersebut untuk terlibat aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pembangunan.
"Mahasiswa menjadi komponen penting dalam pengawasan pengelolaan dan penggunaan keuangan negara serta pembangunan," kata Rektor UIN Palu ProfSagaf Pettalongi, di Palu, Selasa (9/5/2023).
Sinergi mendorong keterlibatan mahasiswa mengawasi penggunaan keuangan negara dan pembangunan, katanya, diawali dengan meningkatkan kapasitas mahasiswa kampus tersebut mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulteng.
Peningkatan kapasitas itu dilakukan kuliah umum yang mengangkat tema tentang "kolaborasi mengawal akuntabilitas pembangunan daerah berkelanjutan".
Rektor mengatakan melalui kuliah umum ini, tidak hanya mengenalkan kelembagaan BPKP kepada mahasiswa, tetapi juga mengenalkan pentingnya pengawasan partisipatif dalam pembangunan.
"Pengawasan berbasis partisipatif yang melibatkan multi pihak, akan mendorong penyelenggaraan pembangunan tepat sasaran sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara," ujarnya.
Oleh karena itu, Rektor menilai upaya BPKP dengan tagline "mahasiswa sobat pengawasan dan kolaborasi mengawal negeri, menjadi upaya untuk mengoptimalkan pengawasan pembangunan, agar berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara BPKP Provinsi Sulteng,Hendro Novianto dalam pemaparan materinya menyatakan pengawasan yang dilakukan salah satunya yaitu pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara.
BPKP, kata dia, hadir untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan meyakinkan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk ketercapaian tujuan bernegera.
Dikatakannya, BPKP melakukan fungsi pengawasan atas pencapaian tujuan yang merujuk pada tujuan bernegara salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Dalam catatan BPKP, terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran negara dan pembangunan, yang kemudian membuat pembangunan tidak tepat sasaran.
Di antaranya, mengecilkan target pendapatan atau meninggikan biaya dalam proses penganggaran, meninggikan realisasi pendapatan, serta menyembunyikan informasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
