Senin 08 May 2023 09:01 WIB

Halte Bundaran HI Bocor, Gilbert PDIP: Anies Tinggalkan Banyak Masalah

Gilbert menyebut perlunya Kejaksaan DKI untuk mengaudit keuangan PT Transjakarta.

Rep: Eva Rianti/ Red: Erik Purnama Putra
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Foto: Republika/Eva Rianti
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/2/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Halte Bundaran HI di Jakarta Pusat mendapat sorotan dari warganet karena mengalami kebocoran saat terjadi hujan deras pada Kamis (4/5/2023). Peristiwa itu menyeret nama eks Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang menginisiasi pembangunan halte ikonik dua tingkat tersebut.

Terungkapnya kasus kebocoran di halte Bundaran HI terekam dalam video yang dibagikan akun Instagram @lensa_berita_jakarta, mengutip dari akun Tiktok @haduh23. Video itu merekam adanya kebocoran yang terjadi Halte Bundaran HI saat hujan teras.

Terlihat air hujan menerobos bagian dinding halte sampai sejumlah ember disediakan untuk menampung air hujan, baik di lantai satu maupun dua yang terlihat becek.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak pun menyereta Gubernur DKI periode 2017-2022 Anies Baswedan. Politikus PDIP tersebut menilai, Anies meninggalkan banyak permasalahan di lokasi pembangunan yang digadang-gadang menjadi salah satu ikon Ibu Kota tersebut.

Baca juga : Tudingan Keras ke Anies Tapi Lembek ke Ganjar dan Dalih Bawaslu

"Saya melihat halte yang dibanggakan Anies ini ternyata banyak masalah, estetika, sekarang kualitas, entah apalagi yang akan terkuak," kata Gilbert kepada wartawan di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Gilbert mengungkapkan, ada hal yang mengganjal sejak awal pembangunan halte yang diresmikan oleh Anies pada 15 Oktober 2022 tersebut. Hal itu terkait dengan desain yang dilakukan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) dalam membangun halte bertingkat tersebut.

"Sejak dulu saya katakan bahwa ada yang kurang pas dengan manajemen TJ (Transjakarta), baik dari segi keuangan maupun mutu. Karena mereka minta PSO (public service obligation/kewajiban pelayanan publik), setoran dividen ke Pemprov kecil, tapi ternyata mampu membangun halte yang biayanya begitu besar, dan ternyata kualitasnya jelek," ucap Gilbert.

Baca juga : Anies: Kita Bakal Hadapi Kekuatan yang Sangat Besar di Pilpres

Oleh karena itu, Gilbert menyebut perlunya Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI untuk mengaduit keuangan PT Transjakarta. Hal itu lantaran revitalisasi halte tidak hanya dilakukan di Bundaran HI, melainkan total sebanyak 46 halte dengan anggaran mencapai Rp 600 miliar. Halte Bundaran HI, bersama Tosari, Dukuh Atas, dan Sarinah dibangun kembali untuk didesain menjadi halte ikonik.

Menurut Gilbert, pembangunan halte yang desainnya semakin besar itu menggerus keuangan PT Transjakarta. "Biaya pembangunan halte ini tidak masuk akal. Dan mereka memprioritaskan bangun halte dengan laba ditahan yang tidak dilaporkan. Saya berharap manajemen yang baru lebih puritan, profesional," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement