REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar jalan rusak di Provinsi Lampung yang dikeluhkan oleh masyarakat dapat segera diperbaiki. Ia mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengambil alih pengerjaan perbaikan jalan jika Pemprov maupun Pemkab Lampung tidak mampu melakukan perbaikan.

"Secepat-cepatnya dimulai yang bisa yang kira-kira kalau provinsi tidak memiliki kemampuan kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi usai mengunjungi pasar tradisional di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Jumat (5/5/2023).

Jokowi menegaskan, infrastruktur jalan yang baik sangat penting untuk mendukung mobilitas baik barang maupun masyarakat. Sehingga bisa menekan biaya logistik yang juga akan berpengaruh pada pengendalian inflasi.

"Ini melihat kita melihat inflasi melihat harga-harga tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki, ya," ujar Jokowi.

Usai meninjau harga berbagai bahan pangan di pasar tradisional, Jokowi akan mengecek kondisi jalan-jalan yang dikeluhkan rusak oleh masyarakat. Dalam tinjauannya ini, Jokowi didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, Jokowi mengaku ingin mengecek viralnya video yang memperlihatkan banyaknya kondisi jalan yang rusak di Lampung.

"Iya besok (ke Lampung). Saya ingin memastikan besok mau lihat betul apakah yang ada di video, apakah yang ada di media itu benar atau gak benar," ujar Jokowi usai mengunjungi Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).

Terkait perbaikan jalan rusak yang dilakukan pemda Lampung menjelang kedatangannya, Jokowi pun menilai baik. Ia mengaku tengah mengumpulkan data jalan baik kabupaten dan kota maupun jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah.

Sebab, kata dia, anggaran provinsi maupun kabupaten/kota tidak banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Jadi ini kita baru mengumpulkan data-data jalan-jalan kabupaten dan kota, jalan-jalan provinsi yang rusak parah karena anggaran provinsi maupun kabupaten/kota tidak banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur," ujar Jokowi.

Padahal, lanjutnya, kondisi jalan rusak terutama di jalan utama saat menganggu mobilitas baik masyarakat dan barang. Sehingga biaya logistik pun akan mengalami kenaikan dan tidak akan mampu bersaing dengan provinsi lain.

"Itu hal yang sangat penting sekali. Begitu jalan rusak apalagi jalan produksi akan mengganggu yang namanya komoditas, mobilitas orang, mobilitas barang, biaya logistik akan naik sehingga barang itu tidak bisa bersaing dengan provinsi lain, daerah lain atau negara lain," jelas Jokowi.

Jokowi pun ingin menekankan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika