REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih memiliki daya tarik tinggi walau Indonesia sudah bersiap untuk Pilpres 2024. Bahkan, tokoh-tokoh politik tidak mau ketinggalan menunjukkan kedekatannya dengan Presiden Jokowi.
Namun, pendiri Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi), Hendri Satrio menyarankan, Presiden Jokowi agar berhati-hati jelang 2024. Ia memperkirakan, akan semakin banyak orang berusaha dekat dengannya.
Apalagi, ia mengingatkan, tidak banyak tokoh parpol berani menunjukkan dirinya berbeda dengan Presiden Jokowi. Namun, Hendri tidak mau menyebut siapa tokoh-tokoh yang berusaha terlihat dekat dengan Presiden Jokowi.
"Ya orang-orang yang berusaha dekat-dekat sama dia (Jokowi), tokoh-tokoh parpol yang selalu dekat sama dia," kata Hendri, Rabu (3/5/2023).
Hendri menuturkan, saat ini ada dua jenis capres atau dua jenis kontestan pilpres. Mulai dari tokoh-tokoh yang sudah jelas menetapkan arah pembangunannya, sampai tokoh-tokoh yang masih mengekor ke Jokowi.
Menurut Hendri, tidak ada jaminan mereka yang berusaha terlihat dekat dengan Presiden Jokowi hari ini tidak akan berubah saat mereka menjabat. Baik orang yang masih mengekor maupun orang yang mengharap dukungannya.
"Tidak ada jaminan orang yang mengekor dia, yang mengharap endorsement dari dia, pada saat dia jadi menjabat, jadi presiden, kemudian mengikuti maunya Pak Jokowi, kan tidak, menurut saya asumsinya harus diperbaiki," ujar Hendri.
Hendri berpendapat, bukan tidak mungkin orang-orang yang hari ini begitu ingin terlihat dekat dengan Presiden Jokowi akan meninggalkan pada masa mendatang. Apalagi, mengingat kontestasi Pilpres 2024 semakin dekat.
"Lebih baik capres yang dari awal sudah menjelaskan saya di hitam saya di putih, dan sikap saya ke bapak ini hitam dan ini putih," kata Hendri.
Presiden Jokowi memang diketahui belakangan cukup rajin mengikuti dinamika terkait Pilpres 2024. Dimulai dari kode-kode keras yang disampaikan Presiden Jokowi terkait sosok-sosok yang tepat menggantikannya.
Kemudian, hadir dalam penunjukkan Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP oleh Megawati Soekarnoputri. Terakhir, Presiden Jokowi beberapa kali sudah melakukan pertemuan dengan ketua-ketua umum partai politik.
Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, mengkritisi sikap Presiden Jokowi yang mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo Subianto dan menolak Anies Baswedan. Ia merasa, sikap itu bertentangan prinsip-prinsip pemilihan umum.
"Presiden Jokowi bergeser dari wasit yang bersifat imparsial menjadi wasit yang ikut bermain, menjadi pemain ke-13," kata Denny, Rabu (3/5).
Bagi Denny, Jokowi secara pribadi tentu sah memiliki hak pilih atau datang ke tempat pencoblosan memberikan suaranya. Tetapi, tidak boleh seorang presiden sudah mendukung, memberi pengaruh apalagi menjegal.
"Ini yang tidak boleh karena presiden harus jadi wasit yang netral," ujar Denny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika