REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mashir Ramadhan, Febrian Fachri, Nawir Arsyad Akbar, Fergi Nadira

Pengumuman Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres) oleh PDIP dinilai membuat Gerindra dan capresnya, Prabowo Subianto dalam kondisi terdesak. Menurutnya, keterdesakan itu tercermin dari rencana pertemuan elite Gerindra dan elite Golkar yang dikabarkan akan digelar pada Kamis (27/4/2023).

“Otomatis posisi Prabowo tidak terlalu baik atau strategis. Artinya nggak bisa ke mana-mana, walaupun dia merupakan ketua umum partai besar, tapi tetap butuh satu koalisi,” kata Hendri yang juga merupakan Jubir Anies Baswedan dalam keterangan videonya, Selasa (25/4/2023).

Hendri menjelaskan, alasan keterdesakan itu, mengingat tantangan dari partai politik lain yang sudah mengatakan satu komando kepada Joko Widodo (Jokowi). Hal itu, diperparah saat Jokowi, kata dia, mendampingi Megawati Soekarnoputri saat mengumumkan pencapresan Ganjar pada Jumat pekan lalu.

“Jadi sangat mungkin partai politik lain yang mengaku sebagai partai pendukung Jokowi langsung satu komando bergabung dengan PDIP,” tutur dia.

Menurut pendiri KedaiKopi itu, posisi ini sangat tidak diinginkan Gerindra. Pasalnya, bilamana PKB hengkang meninggalkan Gerindra, pencalonan Prabowo tidak bisa dilakukan.

“Nah pertemuan dengan Golkar ini menjadi keterdesakan untuk membujuk agar Golkar bisa bersama Gerindra atau minimal tetap pada koalisinya. Ada juga kemungkinan melahirkan koalisi baru yang memunculkan pasangan ketiga nantinya,” jelas dia.

Kemungkinan itu, dia sebut berdasarkan hubungan historis antara Prabowo dan Golkar. Sehingga, jika Prabowo bisa memanfaatkannya, bukan tidak mungkin ada calon presiden ketiga setelah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

“Keterdesakan yang harus dicairkan Prabowo saat ini ada dua pilihan, pertama dirinya tidak maju capres, kedua menjadi wakil presiden bagi Anies ataupun Ganjar,” kata dia.

Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan kehadiran Presiden Jokowi secara mendadak untuk deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres oleh PDIP  memperlihatkan bahwa Jokowi mendukung keputusan Megawati Soekarnoputri. Najmuddin melihat Jokowi sudah tidak lagi memikirkan hubungan dengan koalisi parpol yang lain.

"Betapa mesranya hubungan antara Jokowi-Ganjar sejak sebelum hingga pascapencapresan Ganjar oleh PDIP. Ini merupakan tamparan telak bagi KIB," kata Najmuddin, Senin (24/4/2023). 

Sebelum ada kepastian nasib Ganjar dari PDIP, KIB terutama PAN sangat ingin menarik Ganjar untuk masuk ke KIB bila Gubernur Jawa Tengah itu tidak diberikan tiket oleh PDIP. Tetapi, kini Ganjar sudah sah menjadi capres PDIP yang dapat maju tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. 

Najmuddin menyebut bisa saja pencapresan Ganjar oleh PDIP membuat KIB akan bubar. Karena Golkar, PAN dan PPP selama ini dikenal sebagai partai pragmatis yang selalu ingin menjaga posisi di lingkaran kekuasaan. 

"Fenomena politik ini bisa berdampak negatif pada KIB. Saya melihat, KIB kemungkinan besar bubar," ujar Najmuddin.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menanggapi rencana pertemuan para elite parpol pada Kamis (27/4/2023). Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan respons setelah Ganjar Pranowo diumumkan sebagai bakal capres oleh Megawati Soekarnoputri.

"Artinya memang bandul dan konstelasi politik itu memang berubah," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (24/4/2024).

Di samping itu, ia mengatakan bahwa penetapan Ganjar sebagai bakal capres adalah sesuatu yang pasti. Sehingga, PDIP tak membuka peluang Ganjar untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres).

"Serap aspirasi rakyat kemudian diambil keputusan, sehingga kalau Bu Mega udah ambil keputusan ini tidak akan berubah, meskipun matahari terbit dari barat," ujar Hasto.

Partai berlambang kepala banteng itu juga terbuka dengan partai politik lain yang ingin berkoalisi untuk Pilpres 2024. Namun, landasan kerja sama politik tersebut adalah mendukung Ganjar sebagai capres.

"Tentu saja komunikasi dilakukan secara intens. Prinsipnya ruang kerja sama itu akan dilakukan dalam kerangka sistem presidensial," ujar Hasto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika