REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko menyatakan, terus mencermati perkembangan isu komentar pegawainya yang viral di media sosial (medsos). Jika terbukti yang bersangkutan melakukan hal tersebut, pimpinan BRIN tidak segan memproses Andi Pangerang Hasanuddin lewat Majelis Etik ASN dan dapat dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin PNS.
"Apabila penulis komentar tersebut dipastikan ASN BRIN, sesuai regulasi yang berlaku BRIN akan memproses melalui Majelis Etik ASN, dan setelahnya dapat dilanjutkan ke Majelis Hukuman Disiplin PNS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021," ujar Handoko lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (24/4/2023).
Handoko menyatakan, BRIN mencermati perkembangan isu terkait diskusi di dunia maya terkait penetapan 1 Syawal 1444 Hijriyah. Dia sangat menyesalkan masalah itu. Setelah mendapatkan kabar mengenai isu tersebut, Handoko segera melakukan pengecekan di internal BRIN.
"Sangat disayangkan, perbedaan ini memicu isu yang kurang produktif dan disinyalir terkait dengan salah satu sivitas BRIN," tutur Handoko.
Dia menjelaskan, saat ini, BRIN sedang melakukan verifikasi atas informasi dan status dari penulis komentar yang meresahkan masyarakat tersebut. Langkah konfirmasi dilakukan untuk memastikan apakah benar sivitas tersebut adalah ASN di BRIN atau bukan. "Saat ini BRIN sedang melakukan pengecekan kebenaran atas informasi," kata Handoko.
Setelah ramai di Facebook soal ancaman membunuh semua warga Muhammadiyah, kini beredar surat permintaan maaf dan klarifikasi. Pakar dan peneliti BRIN Andi Pangerang Hasanuddin mengirimkan permintaan maafnya. "Saya bersedia diproses lebih lanjut jika diperlukan, dan saya minta maaf sebesar-besarnya," kata Hasanuddin.
Dia mengaku, komentar di akun Facebook Thomas Djamaluddin pada Ahad (23/4/2023), memang benar dirinya dan tidak sedang diretas oleh orang lain. Oleh sebab itu, Hasanuddin berjanji tidak akan mengulang aksi yang sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika