Peneliti Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, publik memiliki selera tersendiri terkait capres maupun cawapres.  Dalam banyak kondisi, mereka kerap berbeda dengan preferensi elite-elite dari partai politik.

"Meskipun kewenangan pencapresan ada di tangan parpol, tapi parpol tidak boleh lupa yang menentukan menang atau tidaknya capres itu bukan elite, tapi rakyat," kata Burhanuddin, Kamis (20/4).

Apalagi, ia mengingatkan, masih ada 37 persen masyarakat di Indonesia yang tingkat pendidikannya rendah, hanya lulusan SD atau malah tidak lulus SD. Artinya, Burhanuddin menekankan, elite-elite parpol tidak boleh merasa arogan.

Ia membenarkan, secara konstitusi mereka memang tidak salah mengatakan kalau tiket pencapresan ada di tangan elite-elite partai politik. Tapi, jangan sampai lupa data survei-survei lembaga soal kepercayaan publik kepada partai politik.

"Partai politik itu tingkat kepercayaannya paling rendah," ujar Burhanuddin.

Maka itu, partai politik dalam mengeluarkan nama capres atau cawapres tetap penting memikirkan ekspektasi publik. Jika di luar itu, jangan salahkan kalau calon yang diusung parpol, walau berhasil dinominasikan, tidak dipilih rakyat."Buat apa bisa menominasikan tapi kalah," kata Burhanuddin.

Terkait capres, dalam survei-survei Indikator Politik Indonesia masih terdapat tiga nama teratas yang tampak belum berubah, walau koalisi-koalisi masih bergerak dinamis. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Sedangkan, untuk sosok-sosok cawapres, rilis survei terakhir yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada awal April masih didapati tiga nama cawapres teratas. Mulai dari Ridwan Kamil, Sandiaga Salahuddin Uno dan Erick Thohir.