REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Fraksi PKS DPR, Almuzzammil Yusuf mengatakan, gubernur Lampung dan polisi harus bersikap bijak menyikapi kasus kritikan anak muda Lampung, Bima Yudho Saputro. Kasus ini tidak perlu dibawa ke ranah hukum.
"Bima ini anak muda Lampung yang terdidik dan kritis. Yang sedang belajar jauh di negri orang (Australia). Dia memanfaatkan tren medsos untuk mengkritik pemerintah daerah kelahirannya dengan gaya bahasa anak muda. Sehingga cepat viral,” kata Almuzzammil, Ahad (16/4/2023).
Menurut Muzzammil, substansi kritiknya bagus. Hanya mungkin beberapa pilihan kata yang kurang pas. "Ya itu bisa kita masalahkan tapi bisa juga kita maklum,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Lampung ini.
Kritik Bima bisa dimaklumi karena dinilai ekspresi tersebut lahir dari rasa cinta dan peduli anak muda kepada daerahnya. "Saya kira Pemda Lamtim, Gubernur Lampung, dan aparat hukum lebih bijak untuk collingdown. Tidak perlu bawa ke ranah hukum,” kata dia.
Mereka cukup memberi saja jawaban yang proporsional sehingga justru dari kritik Bima terjadi dialog publik. Dan publik bisa tahu agenda pembangunan pemda dengan berbagai kesulitan dan keterbatasannya. Sambil tentu dengan memperbaiki kinerja. "Bu Wagub Lampung sudah menyambut dialog publik tersebut. Saya kira ini dinamika yang bagus,” ujar Muzzammil.
Cara ini, menurut dia, justru akan baik untuk pelibatan publik; sarana komunikasi politik pemprov dan pemda, sekaligus bisa mengundang perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Lampung. Bahkan, bisa jadi dialog positif lintas generasi dengan tema kecintaan kepada Lampung.
"Sehingga kemudian, Bima bisa terus tenang studi di Australia dan terus bersikap kritis konstruktif. Begitu juga keluarganya di Lamtim bisa tetap berjalan seperti biasa. Tidak dikhawatirkan tentang dampak masalah kritik Bima tersebut,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
