REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2018-2022. Salah satu proyek yang terkait dengan kasus ini adalah pembangunan kereta api Makassar-Parepare yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 Maret lalu.
"Seperti yang saya bacakan tadi, saya jelaskan bahwa itu ada keterkaitan yang kemudian dikembangkan sampai Jawa, Jakarta, Depok, dan seterusnya," kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023) dini hari.
Selain itu, Johanis mengatakan, ada tiga proyek lain yang diakali para tersangka. Antara lain, yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan; 4 proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat; serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
"Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender," ungkap Johanis.
Dia mengatakan, rekayasa ini dimuluskan dengan adanya pemberian uang kepada para tersangka penerima suap. Besarannya mencapai 5 hingga 10 persen dari nilai proyek.
"Penerimaan uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari Rp 14,5 miliar dan berikutnya tentu terus KPK kembangkan dan didalami lebih lanjut pada proses penyidikan," jelas Johanis.
KPK pun telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan suap ini. Mereka terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Selasa (11/4/2023).
10 tersangka itu terdiri dari empat pemberi suap. Mereka adalah Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat; mantan Direktur PT KA Manajemen Properti, Yoseph Ibrahim; dan VP PT KA Manajemen Properti, Parjono.
Kemudian, enam tersangka lainnya merupakan penerima suap. Rinciannya, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian, Harno Trimadi; pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jabagteng, Bernard Hasibuan; Kepala BTP Jabagteng, Putu Sumarjaya; PPK BPKA Sulsel, Achmad Affandi; PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadliansyah; dan PPK BTP Jabagbar, Syntho Pirjani Hutabarat.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pengoperasian jalur kereta api Makassar-Parepare rute Maros-Barru, Sulawesi Selatan, Rabu (29/3/2023). Jalur kereta api ini merupakan bagian dari proyek jalur kereta api Trans Sulawesi yang akan terhubung dari Makassar hingga Manado, Sulawesi Utara.
Jokowi mengaku senang dengan dimulainya pembangunan lintas kereta api di Sulawesi ini. Pembangunan jalur kereta api ini untuk mendukung sarana transportasi massal yang bisa menghubungkan antarprovinsi. Selain itu, kereta api juga merupakan transportasi massal yang paling murah bagi masyarakat.
"Meskipun sekarang ini baru dari Makassar sampai Parepare dan yang sekarang yang ingin kita resmikan ini jalur dari Maros ke Barru. Jadi ini Makassar nanti kemudian ke sana ke Parepare,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
