REPUBLIKA.CO.ID, BUKITTINGGI - Anggota DPR RI dari Komisi IX Ade Rezki Pratama menegaskan perlunya dorongan intervensi penurunan secara maksimal angka stunting di Kabupaten Agam, Sumatra Barat untuk mengeluarkan daerah tersebut dari capaian rendah peringkat penanganan stunting di Indonesia.
"Sejak 2016 jauh sebelum Perpres nomor 72 tentang percepatan penurunan stunting, kami sudah berupaya melakukan intervensi berupa rehab rumah, perbaikan irigasi dan penguatan pangan," kata anggota DPR RI Ade Rezki Pratama di Agam, Sabtu.
Beberapa langkah strategis ini menjadi usaha pemerintah untuk menurunkan angka stunting khususnya di Kabupaten Agam yang saat ini berada di tiga terbawah di Sumbar. "Salah satunya di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu, ada 225 anak yang terindikasi mengalami stunting, kekurangan gizi kronis menjadi salah satu pemicu stunting, angka ini harus ditekan," tegasnya.
Menurutnya dana dari pusat juga diberikan untuk penguatan ekonomi dan pangan di Kabupaten Agam setelah masa pandemi. "Alokasi dana anggaran khusus juga diberikan untuk modal usaha setelah pandemi di 2022 program padat karya, segala usaha harus dilakukan untuk pendampingan semaksimal mungkin," katanya.
Saat ini TNI dan Polri juga dilibatkan aktif di seluruh daerah dalam penanganan stunting. Diingatkan kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memaksimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diturunkan sesuai aturan.
"Monitoring dilakukan oleh tim pengawasan pusat, ada catatan dari Kemenkeu bahwa DAK yang tidak diberikan dalam bentuk yang sesuai seperti sosialisasi dan pemberdayaan penanganan stunting jangan diselewengkan ke pembelanjaan lainnya dan serap secara maksimal," katanya.
Kepala BKKBN Sumbar Fatmawati mengatakan pihaknya terus melakukan langkah strategis dalam menekan jumlah gagal tumbuh pada anak akibat kurang gizi atau stunting.Menurut dia, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 sudah dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan dan prevalensi stunting di Sumatera Barat mengalami kenaikan dari 23,3 persen menjadi 25,2 persen.
"Terjadi peningkatan sebesar 1,9 persen dibandingkan tahun 2021," katanya.
Menurut dia, dari 19 kota dan kabupaten di Sumbar pada 2022 terdapat tujuh kota dan kabupaten yang mengalami kenaikan angka prevalensi stunting dan 12 daerah mengalami penurunan. "Langkah monitoring yang berjenjang menjadi penting, kami mohon bantuan segala pihak khususnya masyarakat yang bersentuhan langsung dengan sasaran," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
