REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menargetkan nilai transaksi government marketplace atau marketplace pemerintah sebesar Rp 500 triliun pada tahun ini. Adapun target nilai transaksi lebih besar dari total nilai transaksi e-purchasing pada 2022 sebesar Rp 476,3 triliun.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan platform tersebut merupakan bagian dari pengembangan sistem e-purchasing melalui Katalog Elektronik yang saat ini telah berjalan. Dalam pengembangan platform government marketplace tersebut, LKPP berkolaborasi dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
“Dengan target itu pun government marketplace yang dikembangkan tersebut berpotensi mendominasi transaksi e-commerce di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (5/4/2023).
Sebagai perbandingan, Tokopedia disebut menjadi jawara e-commerce di Indonesia, dalam laporan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menyebut gross transaction value atau total nilai transaksi pada platform e-commerce perusahaan tersebut pada 2022 sebesar Rp 273,1 triliun. Sedangkan TikTok Shop disebut menjadi pesaing baru mencatatkan total nilai transaksi sekitar Rp 68 triliun pada 2022.
Hendi menyebut salah satu inovasi LKPP untuk mendorong transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah dilakukan melalui metode e-purchasing melalui sistem katalog elektronik. LKPP mencatat 49,23 persen rencana pengadaan pemerintah yakni pekerjaan konstruksi, baru kemudian pengadaan barang sebesar 32,44 persen.
Menurutnya selama ini transaksi pekerjaan konstruksi pemerintah tersebut secara umum dipahami dilakukan melalui sistem tender. Padahal menurutnya, transaksi tersebut dapat lebih efektif dan efisien dilakukan dengan metode e-purchasing, melalui platform yang disiapkan oleh LKPP.
Hendi menyebut saat ini terbukti ada beberapa pemerintah daerah yang telah melaksanakan pekerjaan konstruksi melalui metode e-purchasing tersebut. “Di Kota Semarang sudah melakukan transaksi melalui e-purchasing penggelaran aspal dan beton, di Kabupaten Blitar khusus pembangunan saluran, di Aceh bahkan pembangunan rumah layak huni, juga di Jakarta pemasangan PJU atau penerangan jalan umum,” ucapnya.
Sementara itu, Project Director GovTech Procurement Telkom Indonesia, Rahmat Danu Andika menambahkan Telkom berkomitmen penuh mendukung LKPP dalam pengembangan government marketplace. “Saat ini Telkom Indonesia pun disebutkannya telah mulai melakukan upaya peningkatan sistem berkala, agar dapat selaras dengan target transaksi yang ditetapkan,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika