REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 untuk mendongkrak perekonomian daerah.
"Serapan APBD berpengaruh cukup besar untuk menggerakkan roda perekonomian karena itu perlu ditingkatkan setidaknya sesuai target yang ditetapkan," katanya di Padang, Jumat (31/3/2023).
Ia mengatakan berdasarkan pengalaman, serapan anggaran pada awal tahun seringkali masih rendah. Grafiknya akan meningkat menjelang akhir tahun. Namun dengan perencanaan yang baik harusnya serapan anggaran tersebut bisa direalisasikan secara merata sejak awal tahun.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, Wardarusmen, mengatakan Pemprov Sumbar terus berupaya mencapai target dalam realisasi anggaran. Meski begitu tetap ada kendala dalam pelaksanaan.
Ia mengakui realisasi serapan anggaran Pemprov Sumbar pada triwulan pertama 2023 masih rendah. Minimnya capaian kinerja tersebut karena yang kurang tepat dalam perencanaan.
"Kita lihat memang ada terjadi deviasi dalam realisasi fisik maupun keuangan," ujarnya.
Dikatakannya, pada umumnya deviasi tersebut karena perencanaan kegiatan yang kurang tepat, sehingga ketika tahun anggaran berjalanmasih terjadi pergeseran anggaran.
"Jadi ketika program dan kegiatan yang direncanakan tidak tepatatau tidak sesuai rencana, maka harus dilakukan pergeseran. Kadang untuk pergeseran dapat dilakukan dengan cepat, kadang tidak," ujarnya.
Dari data Pemprov Sumbar terhitung 29 Maret 2023 realisasi fisik Pemprov Sumbar jauh di bawah target, yaknibaru mencapai 14,4 persen dari target 24, 41 persen atau ada deviasi hingga 10 persen. Begitu juga dengan realisasi keuangan, baru terealisasi 6,3 persen dari target 16,05 persen dengan total anggaran Rp6,7 triliun.
Angka itu juga terjadi keterlambatan yang cukup tinggi, hanya terealisasi Rp427,9 miliar.Dari kinerja itu, lima OPD realisasi anggaran tertinggi yakni Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mencapai 21,58 persen. Diikuti Inspektorat 17,69 persen, Bappeda 17,09 persen, RSJ HB Saanin mencapai 16,58 persen, dan BPSDM Sumbar dengan realisasi 16,11 persen. Sedangkan lima OPD dengan realisasi terendah adalahBPKAD yang terlihat masih 0 persen, Biro Kesra baru mencapai 0,76 persen, Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) bari 0,85 persen, Dinas Peternakan baru 2 persen, dan Dispora Sumbar baru 2,15 persen.
"Angka itu adalah angka yang di-input oleh OPD sendiri. Semoga ke depan serapan makin tinggi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
