REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan atau BG, menuai kontroversi menjelang Pilpres 2024. Pasalnya, BG sempat menyampaikan komentar politis yang mengaitkan Presiden Jokowi dan capres Gerindra, Prabowo Subianto.

Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra mengingatkan, di Indonesia pengajuan calon presiden (capres) tidak ditentukan oleh presiden sebelumnya. Sebab, Indonesia bukan negara kerajaan."Negara kita negara demokrasi," kata Herzaky kepada Republika, Jumat (24/3/2023).

Ia menekankan, siapa saja yang merupakan warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk bisa mencalonkan maupun dicalonkan sebagai capres dalam pilpres. Sedangkan, hak untuk mengajukan capres maupun cawapres dimiliki partai politik.

Herzaky menerangkan, untuk sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, jabatan seperti presiden diperebutkan dalam kontestasi yang jujur dan adil (jurdil) sesuai amanah konstitusi. Artinya, jabatan tidak diwariskan atau diturunkan.

Maka itu, ia mengimbau agar siapapun tidak berusaha melakukan upaya-upaya cekal mencekal terhadap mereka yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai capres. Termasuk, BG yang merupakan pejabat negara, Kepala Badan Intelijen Negara.

"Siapapun putra dan putri terbaik bangsa ini memiliki hak maju sebagai capres-cawapres di Pemilu 2024, mau didukung presiden atau tidak didukung presiden," ujar Herzaky.

Sebelumnya, Budi Gunawan yang saat ini menjabat Kepala BIN sempat menyampaikan komentar kontroversial terkait Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. BG mengatakan aura Jokowi mulai pindah ke Menteri Pertahanan tersebut.

Hal itu disampaikan BG saat memberi sambutan dalam peresmian Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kota Jayapura. Bahkan, BG sempat mendoakan Ketua Umum dan capres dari Partai Gerindra itu agar sukses dalam menghadapi kontestasi 2024.

Ikuti Whatsapp Channel Republika