REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, larangan Presiden Joko Widodo bagi pejabat instansi pemerintah yang ingin mengadakan buka puasa bersama (bukber) sebagaumana dalam edaran Menseskab Pramono Anung tidak arif dan tidak adil.
"(Larangan bukber) tidak arif karena terkesan tidak memahami makna dan hikmah buka puasa bersama yang antara lain untuk meningkatkan silaturahim. Di mana itu justru nilai yang positif bagi peningkatan kerja dan kinerja Aparatur Sipil Negara," kata Din dalam rilis yang diterima Republika, Kamis (23/3/2023).
Menurut Din, larangan itu tidak adil karena nyata alasannya mengada-ada. Yaitu masih adanya bahaya Covid-19. Jika itu alasannya, dia pun mengatakan bahwa Presiden sendiri melanggar ucapannya dengan mengadakan acara pernikahan putranya yang mewah dan mengundang kerumunan.
"Begitu juga bukankah Presiden terakhir ini sering berada di tengah kerumunan? Janganlah ucap dan laku berbeda, karena menurut Alquran, 'Suatu kehinaan besar di sisi Allah bagi seseorang yang hanya mengatakan apa yang tidak dikerjakannya," kata Din.
Selain itu, kebijakan yang dinilai tidak bijak itu dimunculkan secara terbuka di tengah umat Islam yamg baru memulai menjalankan ibadah-ibadah Ramadhan. Yang mana antara lain mengadakan buka puada bersama (Iftar Jama'i).
Dia pun menekankan bahwa jika nanti terdapat para pejabat/tokoh pemerintahan tidak mengadakan Buka Puasa Bersama, maka dapat dicatat bahwa rezim ini meniadakan tradisi Ramadhan yang baik yang sudah berjalan baik sejak dulu.
"Kepada umat Islam, bagi yang mampu, teruskan adakan Buka Puasa Bersama, jangan taati perintah pemimpin yang bermaksiat kepada Allah SWT. Camkan Hadits Nabi, 'Seseorang yang memberi makan orang yang berpuasa akan mendapat pahala setimpal pahala orang yang berpuasa itu," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
