REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi masalah kawasan kumuh di Jakarta. Lokasi yang menjadi sorotan yakni di kawasan dekat Istana Negara, yakni Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.
"Penting sekali masalah di Jakarta Pusat karena masih ada yang jaraknya satu kilometer dari Istana yang jadi daerah kumuh. Di Johar Baru, Tanah Tinggi kita minta ini diperhatikan. Ke sana (melihat langsung) untuk berbuat sesuatu," kata Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/3/2023).
Politikus PDIP itu mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk turun ke lapangan mengatasi masalah kekumuhan di kawasan Ibu Kota. Pasalnya, Prasetyo menyebut mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat yang kesulitan untuk beristirahat karena tempat tinggal yang tidak memadai.
Sehingga, jika hal itu dibiarkan maka dikhawatirkan menurunkan kondisi kesehatan warga di permukiman tersebut. "Kondisi pemukiman di Johar Baru, Tanah Tinggi itu bisa tiga shift tidurnya, karena di sana kemiskinannya terlihat," ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan siap membenahi dua wilayah tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Apalagi Jakarta diprediksi hingga dua dekade ke depan akan tetap menjadi magnet bagi investor meskipun tidak lagi berstatus Ibu Kota.
"Pertumbuhan Kota Jakarta masih sebagai sentra bagi para investor meskipun Ibu Kota akan berpindah ke IKN (Ibu Kota Nusantara). Feeling saya 10 sampai 15 tahun bahkan 20 tahun ke depan, Jakarta tetap jadi titik pertumbuhan di Indonesia," tuturnya.
Heru berjanji akan membenahi sejumlah masalah di pemukiman kumuh yang berorientasi langsung menyentuh warga. Salah satunya, yakni membuat septic tank komunal untuk mencegah pencemaran air tanah, serta program pencegah kurang gizi atau stunting pada balita dan anak-anak di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
