Rivai menyatakan Bapenda Kotabaru melibatkan camat atau kepala daerah untuk menggali dan mendata potensi pemilik sarang burung walet mulai semester kedua 2022 hingga 2023. Ia menyebut potensi pajak sarang burung walet belum optimal di wilayahnya sehingga perlu mendata kembali sumber pajak.

Rivai berharap kesadaran pemilik dan pengusaha burung walet untuk memenuhi kewajiban membayar pajak daerah. Dengan begitu, pendapatan asli daerah (PAD) Kotabaru dapat meningkat secara signifikan.

Bersama camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bapenda Kotabaru juga mengevaluasi, mengoordinasi, dan mengawasi pemilik sarang burung walet dengan alokasi minimal Rp1 miliar saat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Ikuti Whatsapp Channel Republika