REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda mengatakan bahwa keputusan terkait calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) merupakan kewenangan Prabowo Subianto dan Abdul Muhaimin Iskandar. Termasuk soal usulan para ulama untuk mengumumkannya sebelum Ramadhan.
Ia menjelaskan, para ulama memandang bahwa pengumuman capres-cawapres sebelum Ramadhan merupakan sesuatu yang baik bagi kemaslahatan umat. Prabowo dan Muhaimin juga disebutnya akan mempertimbangkan aspirasi tersebut.
"Tapi kan ini tentu kita tempatkan sebagai bagian dari aspirasi, tapi sekali lagi kembali kepada kedua beliau untuk menghitung, kalkulasi, merumuskan skenario terbaiknya seperti apa," ujar Huda kepada wartawan, Senin (13/3).
"Kyai kan punya itungan spiritualitasnya ya, artinya ada beberapa opsi yang dipandang oleh kyai, maslahat. Salah satu opsi kemaslahatan itu dianggap bagus, terbaik, sebelum Ramadhan," sambungnya.
Di samping itu, ia mengungkapkan sejumlah alasan untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra. Salah satunya sebagai bagian untuk mengikutkan Abdul Muhaimin Iskandar dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
"Bagi kami ketika mendorong koalisi PKB-Gerindra syaratnya ini bagian dari skenario PKB untuk mencapres dan mencawapreskan Cak Imin," ujar Huda.
Dorongan kepada Muhaimin untuk berkontestasi di Pilpres 2024 merupakan keputusan dari Muktamar PKB. Hal tersebut juga masih didorong dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Partai Gerindra.
"Saat yang sama, opsi kami Gus Muhaimin memang sejak dari awal kan mandat Muktamar ya. Jadi wajib harus maju dalam pilpres itu," ujar Huda.
Berdasarkan amanat piagam deklarasi Partai Gerindra-PKB, keputusan terkait capres-cawapres merupakan kewenangan Muhaimin dan Prabowo Subianto sebagai ketua umum. Termasuk terhadap isu peluang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk diusung koalisinya.
Ia sendiri menghormati pendapat Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo yang terbuka mengusung Ganjar dalam Pilpres 2024. Keterbukaan tersebut terjadi asalkan Prabowo Subianto tetaplah capres.
Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan terkait sosok yang akan diusung pada Pilpres 2024 merupakan kewenangan Prabowo dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB.
"Kan ada dua syarat yang diminta Pak Hashim terkait dengan skenario opsi ini. Yang pertama, Pak Prabowo harga mati harus capres, yang kedua soal Pak Ganjar jadi cawapres itu mutlak menjadi kewenangan Gus Imin," ujar Ketua Komisi X DPR itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika