Selasa 07 Mar 2023 08:55 WIB

Pj Heru Ajak Masyarakat Cegah Penyebaran Paham Radikalisme

Pemprov DKI dan BNPT meminimalisasi potensi paham radikal menjelang Pemilu 2024.

Rep: Haura Hafizhah/ Red: Erik Purnama Putra
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023).
Foto: Republika/Haura Hafizhah
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar memberikan keterangan kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk terlibat pencegahan paham radikalisme. Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono mengatakan, tindakan pencegahan penyebaran paham radikalisme akan berguna untuk melindungi seluruh warga Jakarta. Sehingga, tercipta suasana aman dan tenteram dalam bermasyarakat.

"Ya ini sebagai wujud sinergitas antara Pemprov DKI Jakarta dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam rangka meminimalisasi potensi paham radikal serta penanggulangan terorisme di DKI Jakarta terutama menjelang Pemilu 2024 nanti," kata Heru di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat pada Senin (6/3/2023).

Dia menekankan pentingnya semua pihak untuk memperhatikan potensi yang mungkin muncul, sekecil apapun itu terkait terorisme dan radikalisme. Pasalnya, masalah dan hambatan kecil jika dibiarkan maka dapat menjadi masalah yang lebih besar dan berdampak pada masyarakat.

"Hal ini juga sering saya diskusikan dengan BNPT terutama saat G20. Saya ingin warga dan masyarakat di DKI Jakarta aman dari segala sisi ancaman yang tidak kita duga," kata Heru.

Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar menyampaikan, pentingnya peran ASN seperti halnya unsur TNI dan Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga sistem konstitusi negara agar terhindar dari paham radikalisme. Selain itu, Indonesia juga menyadari perkembangan geopolitik dunia, yang harus memakai kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif.

"Tentunya (Indonesia) harus bersahabat dengan semua pihak (negara lain). Tetapi kita harus menyadari dinamika kehidupan dunia ini tidak lepas dari pertarungan geopolitik, di mana negara-negara kuat yang punya maksud dan bahkan kepentingan, bisa saja sejalan dengan kepentingan negara kita. Bahkan bisa tidak sejalan dengan sistem nilai yang kita bangun, yang pada intinya ingin mempengaruhi kehidupan kita," kata Rafli.

Selain ASN, dia juga berpesan, pentingnya pembekalan terkait pendidikan Pancasila bagi pemuda di semua sekolah Boy menyarankan, pendidikan Pancasila agar lebih menarik minat siswa dapat diajarkan guru di taman, seperti Tebet Eco Park dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di Jakarta.

"Pada akhirnya jika ada pihak yang mencoba memasukkan nilai yang tidak sejalan dengan Pancasila, maka diharapkan peran ASN khususnya di Jakarta untuk terus bisa menjaga bersama nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada persatuan. Semoga unsur TNI, Polri dan ASN bisa bersinergi dalam menjaga kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat," kata eks Kadiv Humas Polri tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement