Senin 06 Mar 2023 10:43 WIB

Pj Heru Ikut Kebijakan Pemerintah Pusat Soal Relokasi Permukiman Plumpang

Jokowi meminta Pertamina dan Gubernur DKI mencari solusi terkait insiden Plumpang.

Rep: Hafizhah Hafizhah/Dessy Suciati Saputri/ Red: Erik Purnama Putra
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum bisa memastikan solusi terkait permukiman warga di samping Depo Pertamina Plumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, warga yang terdampak peristiwa kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang, belum dapat dipastikan statusnya.

Jika memang direlokasi atau tetap tinggal di wilayah sekarang, Heru mengaku, hanya bisa mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. "Pak Presiden Jokowi kan kemarin sudah ke sana, sudah memerintahkan kepada menteri BUMN. Sekarang sedang dibahas oleh beliau ya. Pemprov DKI ikut kebijakan dari pemerintah Pusat," kata Heru kepada wartawan di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin (6/3/2023).

Dia menerangkan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada Senin ini, menggelar rapat untuk mencari solusi terkait warga yang terdampak dari peristiwa kebakaran TBBM Pertamina Plumpang. "Hari ini Pak Menteri BUMN rapat terkait hal tersebut," kata Heru.

Baca juga : Dirawat di RS, 6 Korban Kebakaran Plumpang Dikategorikan Kecelakaan Kerja

 

Pada Ahad (5/3/2023), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, kondisi tanah menjadi salah satu kendala pembuatan buffer zone atau zona penyangga yang memisahkan antara Depo Pertamina Plumpang dan permukiman penduduk. Isu mengenai buffer zone kembali mencuat setelah insiden kebakaran terjadi di Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023) malam WIB.

"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi untuk penduduk yang ada di situ. Tanah merahnya ini kan padat dan penuh," kata Jokowi usai meninjau salah satu posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja.

Jokowi pun meminta PT Pertamina dan Gubernur DKI Jakarta untuk segera memutuskan solusi terkait insiden kebakaran di Depo Plumpang. Hal mengingat zona tersebut sangat berbahaya bagi permukiman penduduk. "Terutama, karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya," kata Jokowi.

Baca juga : Erick Bahas Solusi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Sore Ini

Solusi tersebut bisa dengan memindahkan Depo Pertamina Plumpang ke daerah reklamasi atau merelokasi penduduknya ke daerah lain. Jokowi pun menekankan keamanan dan keselamatan masyarakat menjadi hal utama. "Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," ujar Jokowi.

Selain di Depo Plumpang, Jokowi juga meminta jajarannya untuk mengaudit seluruh zona-zona berbahaya lainnya. "Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Tadi saya sudah perintahkan semuanya," kata Jokowi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement