REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat menyebutkan platform Pasar Digital (PaDi) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) besutan PT Telkom Indonesia mempermudah produk UMKM dari daerah itu diserap oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan UMKM di Jawa Barat memiliki potensi besar namun memerlukan pengembangan akses ke pasar sehingga PaDi merupakan alternatif bagi UMKM di Jabar guna memperluas pasar dengan cara lebih mudah dan murah. "Maka kami sebagai pembina UMKM, punya tugas khusus bagaimana para UMKM bisa on boarding salah satunya melalui PaDi," kata Kusmana dalam kegiatan Business Matching PaDi UMKM di Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/3/2023).
Menurutnya, saat ini peralihan pola bisnis para UMKM dari konvensional ke digital bukan lah menjadi pilihan, melainkan keharusan. Karena, kata dia, bisnis yang tidak beralih ke pemasaran digital berpotensi akan tergerus oleh jaman.
Kusmana mengatakan PaDi juga bisa menjamin para produk UMKM di Jawa Barat terserap dalam skala besar. Pasalnya, pemesan produk melalui PaDi sebagian besar adalah BUMN.
Guna mempersiapkan UMKM menyediakan pemesanan produk dalam skala besar, menurutnya, Diskuk Jawa Barat juga menggandeng asosiasi-asosiasi untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi. Di samping itu, menurutnya, platform PaDi juga bisa menjadi alternatif para UMKM karena platform lain biasanya mematok biaya penjualan yang lebih besar.
"Ada kendala sebetulnya, di biaya yang selama ini diberlakukan (di platform marketplace lain) agak cukup berat bagi UMKM," katanya.
Sementara itu, Excecutive Vice President Regional III Jawa Barat Telkom Indonesia Syaiful Hidayat mengatakan jumlah UMKM yang terdaftar di PaDi itu sebanyak 5.499 UMKM. Adapun di Jawa Barat masih ada sekitar 2.000 UMKM yang berpotensi dan masih bisa didorong untuk masuk ke PaDi.
Dia mengatakan PaDi bisa meningkatkan efisiensi pengadaan barang dan jasa bagi para BUMN dengan membeli produk dengan jarak yang lebih dekat. Karena, kata dia, ada beberapa kasus kantor BUMN di daerah justru membeli produk barang atau jasa ke Jakarta. Padahal menurutnya di daerah tersebut juga ada UMKM yang memiliki kualitas dan kapasitas produksi yang mumpuni.
"Bahkan ada beberapa kasus itu belinya ke Jakarta, ternyata Jakarta cuma agregator, padahal barangnya itu dari daerah, termasuk dari Jawa Barat, padahal kantor BUMN-nya itu di Jawa Barat," kata Syaiful.
Dia pun meyakini UMKM yang masuk ke platform PaDi akan bisa naik kelas. Karena sebagai pembeli, menurutnya BUMN telah diperintahkan untuk membeli produk barang dan jasa lokal sebesar 40 persen.
"Kita tetap ada management fee, tapi angkanya jauh lebih kecil dibandingkan marketplace lain. Kita bukan sekadar jadi marketplace doang, tapi kita bantu kurasi, bantu perizinan, dan kita bantu ekspor," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
