REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menembus posisi empat besar partai politik yang peduli terhadap sektor pertanian. Hal ini terpotret dalam survei Political Weather Station (PWS) pada 23 sampai 31 Januari 2023 di 34 Provinsi.
Dalam survei tersebut sebanyak 6,7 persen responden menilai Partai Perindo sangat peduli terhadap masalah pertanian. Partai Perindo menilai perlu ada kebijakan yang berpihak sebagai solusi atas lapangan kerja yang saat ini menjadi tantangan bagi generasi muda.
Perhatian Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) yang memaparkan strategi tepat sasaran bagi masa depan generasi muda itu disampaikan pada Musyawarah Kerja Wilayah DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan, Senin (30/1/2023) dan ditegaskan kembali pada Rapat Pimpinan Wilayah Papua Barat, Rabu (1/2/2023), seperti dikutip dari Instagram resminya.
"Indonesia ke depan menghadapi tantangan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Pada 2045, jumlah penduduk Indonesia mencapai 319 juta jiwa, atau bertambah 40 juta dari saat ini. Ditambah dengan efisiensi dari digitalisasi, kebutuhan lapangan kerja akan semakin besar," kata HT dalam rilisnya, Jumat (10/2/2023).
HT mengatakan tantangan atas lapangan kerja bagi generasi muda perlu dipecahkan dengan penciptaaan lapangan kerja secara masif melalui percepatan masyarakat yang belum produktif menjadi produktif dan menjadi pencipta lapangan kerja baru.
Hal ini konsisten ditunjukkan Partai Perindo melalui berbagai kerja nyata sejak Partai Perindo didirikan, antara lain Gerobak Perindo, Modal Usaha untuk UMKM, program bantuan peralatan, traktor, mesin perontok padi, pupuk, perahu Nelayan, cooler box ikan, pendampingan, pelatihan untuk petani dan nelayan dan keterampilan untuk kaum perempuan.
HT mengatakan dampak yang lebih besar akan terjadi apabila Partai Perindo, yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, menjadi partai besar. Dengan kebijakan yang berpihak pada percepatan rakyat kecil agar lebih produktif, rakyat bisa naik kelas lebih cepat.
"Ke depan, kalau kita lihat proyeksi riil, proyeksi official, resmi, di tahun 2045 jumlah penduduk kita 319 juta, sekarang 276 juta. Bisa dibayangkan kebutuhan lapangan kerja baru itu berapa besar. 40 juta lebih lapangan kerja baru yang harus disiapkan," kata HT.
Di sisi lain, digitalisasi berujung pada efisiensi. "Pekerjaan yang dikerjakan 10 orang, bisa cukup dengan 2-3 orang. Jadi, artinya apa? Kebutuhan lapangan kerja itu lebih besar lagi."
Saat memaparkan solusi atas permasalahan lapangan kerja bagi generasi muda, HT menguraikan saat ini jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 99 persen dan sisanya kurang dari 1 persen adalah pelaku usaha non-UMKM, termasuk BUMN.
HT menggagas solusinya adalah membuat kebijakan penciptaan lapangan kerja baru dari kelompok-kelompok masyarakat yang saat ini belum mampu untuk produktif dan menciptakan lapangan kerja.
"Siapa mereka? Ya, usaha-usaha kecil. Bisa UMKM, bisa petani, bisa nelayan. Saat ini, jumlah UMKM itu ada 60 juta lebih. Katakanlah kalau mampu menciptakan lapangan kerja rata-rata 1 orang saja, maka akan terjadi kesempatan kerja, lapangan kerja 60 juta lebih, sehingga permasalahan ke depan itu bisa diatasi dengan baik," papar HT.
Kepercayaan dari rakyat berupa suara yang besar untuk Partai Perindo pada Pemilu 2024 akan menjadi modal bagi Partai Perindo menyusun kebijakan-kebijakan yang berpihak pada generasi muda, kebijakan yang menguntungkan, yang positif, bagi kelompok-kelompok yang belum produktif menjadi produktif, bagi rakyat kecil.
Selanjutnya, HT memberikan arahan agar seluruh kader, pengurus berjuang nyata dan maksimal untuk kepentingan rakyat. Target perolehan suara Partai Perindo dua digit di seluruh tingkatan, baik DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu mendatang.
Target terdekat, kata HT, pada April 2023 Partai Perindo harus berada di peringkat lima besar. Dengan kursi yang cukup, lanjut HT, Partai Perindo bisa membuat kebijakan tepat sasaran. Untuk menyejahterakan masyarakat, berujung pada kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.