REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan tujuh arahan penting untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Arahan itu merupakan fokus Kementerian Dalam Negeri yang berlandaskan komitmen untuk memajukan layanan kependudukan dan catatan sipil tiap daerah.
Ketujuh arahan tersebut, yakni pembenahan seluruh sistem agar data yang dihasilkan akurat, pempermudah rakyat mendapatkan layanan pendukcapilan, penggunaan data dukcapil untuk perencanaan pembangunan dan mengeksekusi program-program pemerintahan.
"Mendagri juga meminta tidak ada pungli, permudah pelayanan, perbaiki sumber daya manusia, mentalitas, integritas dan kompetensi, salah satunya mengembangkan talent digital, ciptakan iklim yang kompetitif dengan memberikan reward dan punishment," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, membacakan arahan Menteri Tito.
Arahan itu dibacakan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota se-Indonesia di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (8/2/2023) malam. Mengusung tema ‘Digitalisasi Adminduk untuk Pelayanan Publik dan Pemilu 2024’, rakornas untuk menguatkan komitmen dan menyamakan persepsi jajaran dukcapil dari pusat hingga ke daerahguna mendukung kemudahan pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Rakornas juga diharapkan bisa mendorong integrasi dan digitalisasi data kependudukan dengan layanan publik lainnya. Juga meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia.
"Jadi kita kumpulkan seluruh kepala dinas dukcapil beserta sekretaris dinas dan kepala bidang di seluruh Indonesia. Kita lakukan konsolidasi secara menyeluruh," ujar Zudan kepada wartawan usai pembukaan rakornas.
Menurut Zudan, sasaran dukcapil bukan sekadar berkontemplasi menjelang Pemilu 2024, tetapi untuk pengumpulan data yang lebih akurat. "Dalam rangka bantuan sosial, untuk integrasi data, untuk pendidikan beasiswa dan seterusnya. Khusus untuk pemilu kita akan turun jemput bola secara lebih masif, ke lembaga pemasyarakatan, kelompok disabilitas, untuk penduduk rentan, kemudian kita datang ke pulau terluar dan masyarakat adat. Setahun ini bergerak bareng jemput bola," katanya.
Rakornas Dukcapil tahun ini sengaja dikaitkan dengan tema digitalisasi. Sebab, ke depan dunia global mengalami krisis multi dimensi atau the perfect storm, seperti inflasi yang tinggi, kontraksi ekonomi menuju pada resesi, situasi geopolitik yang tidak pasti seiring dengan terjadinya perang Ukraina-Rusia.
Di lain pihak, sedang terjadi 10 tren global sampai tahun 2045 yang sering disebut mega trend 2045. Perubahan itu berlangsung mendadak dan belum diketahui skala waktunya. Mewaspadai kondisi global itu, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah-langkah penting untuk penguatan perekonomian nasional dibarengi dengan penguatan birokrasi yang berkarakter dan kebijakan yang berdampak.
Langkah ini perlukan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan, seperti kompleksitas permasalahan publik, transformasi digital, kebijakan berbasis data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keterbukaan pemerintah, pergeseran budaya dan orientasi kewilayahan.
Sementara itu, kata Zudan, pada 2024 masyarakat Indonesia bakal dihadapkan pada pemilu untuk menentukan masa depan. Meski tidak secara langsung berkaitan dengan tugas, aparat dukcapil perlu mengambil bagian untuk menekan dampak resesi global dan menyukseskan penyelenggaran Pemilu 2024 sesuai tugas dan tanggungjawab yang telah diamanatkan oleh konstitusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika