REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Sungai Cileungsi dan Cikeas di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor akan segera dinormalisasi. Hal itu juga berkaitan dengan tuntutan masyarakat yang meminta percepatan normalisasi kedua sungai yang kerap banjir tersebut.
Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C), Puarman, menjelaskan kondisi Sungai Cileungsi dan Cikeas saat ini memprihatinkan. “Banyak tanggul yang rapuh dan bolong, bahkan ada yang (tanggulnya) berupa karung pasir,” kata Puarman kepada Republika, Rabu (8/2/2023).
Tak ayal, kata dia, banjir kerap terjadi dan berdampak pada warga di sekitar kedua sungai tersebut. Yakni warga di perbatasan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.
Puarman menjelaskan, banjir kerap terjadi setiap awal tahun. Dimana setiap awal tahun terjadi kenaikan curah hujan dan menyebabkan kenaikan tinggi muka air (TMA) Sungai Cileungsi dan Cikeas.
“Banjir biasanya terjadi awal tahun saat puncak musim hujan. Tapi bisa juga pada bulan lain jika ada kemarau basah,” jelas Puarman.
Lebih lanjut, Puarman menyebutkan, wilayah Kabupaten Bogor yang kerap terdampak banjir Sungai Cileungsi dan Cikeas, bahkan Kali Bekasi, antara lain perumahan Vila Nusa Indah 1, Vila Nusa Indah 2, Vila Nusa Indah 3, dan Mahkota Pesona.
Sementara itu, lanjut dia, ada belasan perumahan di Kota Bekasi yang juga terdampak kenaikan TMA Sungai Cileungsi, Cikeas, dan Kali Bekasi. Antara lain perumahan Pangkalan 1A, Pondok Gede Permai, Vila Jatirasa, Kemang Ifi Graha, Komplek Angkatan Laut (AL), dan Jatiasih Indah (PPA).
“Termasuk juga Pondok Mitra Lestari, Jaka Kencana, Depnaker, Pekayon Jaya, Taman Kartini, Puri Nusaphala dan Mandosi Permai,” imbuhnya.
Puarman mengatakan, tahap normalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas akan meliputi desain, studi Land Acquisition and Resetlement Action Plan (LARAP), dan konstruksi. Tahun 2023, tahap normalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas telah memasuki studi LARAP dan akan segera memasuki tahap konstruksi.
“Sesuai rencana, tahun 2023 ini program normalisasi masuk tahap studi LARAP. Yaitu kajian dampak sosial ekonomi penyiapan lahan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR),” ujarnya.
Selanjutnya, sambung Puarman, penyiapan lahan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan pekerjaan konstruksi dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui KemenPUPR.
Normalisasi dua sungai tersebut, kata Puarman, juga mendapat perhatian dari Komisi V DPR RI. Sehingga akan dilakukan kunjungan spesifik ke dua sungai tersebut bersama pejabat dari KemenPUPR.
Terkait penyiapan lahan, Tokoh Desa Bojongkulur, Ambar Retnowati, bertekad akan memperjuangkannya. “Saya akan perjuangkan anggarannya di Pemkab Bogor,” ujarnya singkat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika