REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI-Polri turut mengawal program prioritas pemerintah, salah satunya terkait hilirisasi industri. Jokowi ingin agar hilirisasi berbagai komoditas bahan mentah di Indonesia bisa berjalan baik di lapangan, tanpa adanya gangguan.
Hal ini disampaikan Jokowi usai menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri tahun 2023 di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (8/2/2023). "Tugas TNI dan Polri adalah menjaga agar yang namanya industrialisasi dan hilirisasi berjalan dengan baik di lapangan tidak terjadi gangguan-gangguan," ujar Jokowi.
Kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri, Jokowi menekankan pentingnya hilirisasi karena bisa memberikan nilai tambah bagi negara. Ia mengingatkan, hingga saat ini masih terjadi aktivitas ilegal yang harus ditangani oleh aparat, seperti pertambangan ilegal dan ekspor ilegal. Aktivitas ilegal ini, kata dia, menganggu proses hilirisasi dan industrialisasi.
"Proses hilirisasi dan industrialisasi menjadi terganggu, dan tugas TNI-Polri ada di situ kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu," kata Jokowi.
Selain hilirisasi, Jokowi juga meminta TNI-Polri turut mencegah terjadinya kebakaran hutan serta menjaga kondusifitas di tahun politik. Ia mengingatkan agar seluruh jajaran TNI dan Polri tidak terlibat politik praktis di tahun politik ini.
"Dalam rapim TNI-Polri ini saya ingin agar visi itu sama, tugas TNI dan Polri itu menjaga di sebelah mana menjadi jelas. Arahnya ke sana. Jadi tadi saya sampaikan mengenai yang namanya investasi, yang namanya hilirisasi, kemudian yang berkaitan dengan kebakaran hutan, berkaitan dengan menjaga kondusifitas di tahun politik," jelasnya.
Terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Jokowi meminta agar jajarannya mewaspadai potensi karhutla di Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan juga Kalimantan. Sebab di akhir Februari atau Maret akan terjadi peningkatan suhu di wilayah tersebut.
"Dan janjiannya tetap, tadi saya ulangi mengenai janjian, tujuh tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem hati-hati, saya hanya ngomong hati hati, janjiannya masih berlaku," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
