Senin 06 Feb 2023 20:39 WIB

Pemprov Banten Siapkan Cadangan Pangan Pemerintah 1.348 Ton Beras

Kondisi cadangan pangan di Banten dalam kondisi aman atau masuk kategori hijau

Pekerja menumpuk beras hasil serapan dari petani di Gudang Bulog Subdivre Serang, Banten. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 1.348 ton di tahun 2023 yang diprediksi mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun.
Foto: ANTARA/Asep Fathulrahman
Pekerja menumpuk beras hasil serapan dari petani di Gudang Bulog Subdivre Serang, Banten. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 1.348 ton di tahun 2023 yang diprediksi mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 1.348 ton di tahun 2023 yang diprediksi mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Provinsi Banten Aan Muawanah di Serang, Senin mengatakan, saat ini kondisi cadangan pangan di Provinsi Banten dalam kondisi aman atau masuk kategori hijau.

"Penghitungan didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Artinya kondisinya masih cukup terkendali," kata Aan.

Di dalam PP itu, kata Aan, jumlah CPP ditentukan berdasarkan perhitungan dari jumlah penduduk dikali 0,5, dikali kebutuhan perkapita per tahun kemudian dibagi 1.000. berdasarkan data Bappenas jumlah kebutuhan beras per kapita di Banten sebanyak 101,4 per kilogram per tahun.

 

"Dari perhitungan itu ketemu jumlah besaran CPP yang dibutuhkan sebanyak 1.348 ton per tahun," kata Aan didampingi Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Disketapang Provinsi Banten Dendi Hamadani.

Mengacu pada Peraturan Presiden (PP) Nomor I25 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, CPP disalurkan untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengatasi masalah pangan, mengatasi krisis pangan, pemberian bantuan pangan, kerjasama internasional, pemberian bantuan pangan luar negeri, dan atau keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.

"Termasuk di dalamnya untuk menangani kemiskinan ekstrim yang menjadi fokus Pemerintah saat ini," katanya.

Kaitannya dengan menjaga stabilitas harga pangan, CPP bisa disalurkan melalui Operasi Pasar (OP) dengan perhitungan harga yang diberlakukan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku. Termasuk ketika terjadi inflasi, Pemprov Banten bisa melakukan intervensi.

"Kita punya Satgas khusus yang mempunyai fungsi untuk menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan stabilitas harganya," kata Aan.

Penyaluran CPP itu, lanjutnya, dilakukan oleh Bulog. Sehingga, ketika terjadi hal-hal yang dibutuhkan intervensi Pemerintah, kita melakukan koordinasi dengan Bulog untuk melakukan berbagai langkah di atas.

"Jadi stoknya aman untuk tahun ini," kata Aan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement