REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri memulai penyelidikan baru kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Bareskrim memanggil sejumlah saksi untuk diminta keterangan dan klarifikasi.
"Penyelidikan dilakukan dengan permintaan keterangan dan klarifikasi para saksi," kata DirekturTindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal PolisiWhisnu Hermawan di Jakarta, Senin (6/2/2023).
Whisnu menambahkan saksi-saksi yang diperiksa, diantaranya para korban, pengurus, serta anggota Indosurya Inti Finance. Selain meminta keterangan saksi, penyidik juga melakukan penyelidikan dengan meneliti dokumen dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU).
"Juga melakukan penelitian dokumen dan koordinasi dengan JPU," katanya.
Dalam penyelidikan baru ini, kata Whisnu, Ditipideksus Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan terkait KSP Indosurya. Seperti penghimpunan dan dengan memerdagangkan produk yang dipersamakan dengan produk perbankan (MTN) tanpa izin dan menempatkan dana atau memberikan keterangan dalam akta otentik.
"Serta memergunakan surat palsu dan tindak pidana pencucian uang (TPPU)," kata Whisnu.
Dia belum menginformasikan kapan para saksi KSP Indosurya dipanggil untuk dimintai keterangan, namun memastikan semua pihak yang terkait akan dimintai keterangan. "Para pihak yang terkait akan dimintai keterangan dan klarifikasi sesuai dengan perkembangan penyelidikan,"kata Whisnu.
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD dalam cuitannya, Selasa (31/1/2023), mendorong Bareskrim Polri untuk melanjutkan penyelidikan kasus KSP Indosurya sesuai locus delicti dan tempus delicti masing-masing.
"Bareskrim bagus, ayo (ikon Bendera Indonesia). Kita sudah rapat kordinasi. Sita asetnya, buru orang-orangnya sampai kemanapun. Kita kuat-kuatan aja, cicil kasusnya dimunculkan satu per satu sesuai locus delicti dan tempus delicti masing-masing. Negara tidak boleh kalah," tulis Mahfud dalam cuitannya.
Kasus suap dan penipuan investasi KSP Indosurya telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutuskan kedua petinggi KSP Indosurya, yakni Henry Surya dan June Indria dengan vonis bebas.
Kejaksaan Agung melayangkan banding atas putusan majelis hakim tersebut karena dianggap keliru dalam menerapkan hukum pada kasus KSP Indosurya yang diduga merugikan 23 ribu orang dengan total kerugian mencapai Rp106 triliun.
Beberapa korban dari KSP Indosurya, di antaranya para pesohor, seperti Chef Arnold Poernomo dan keluarganya. Kasus ini berawal dari penghimpunan dana diduga secara ilegal menggunakan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta yang dilakukan sejak November 2012 sampai dengan Februari 2020.
Penyelidikan dan penyidikan kasus ini telah berjalan cukup lama, bahkan berkas perkara berkali-kali dilimpahkan dan dikembalikan oleh JPU. Bahkan pada 25 Juni 2022, kedua tersangka demi hukum dikeluarkan dari tahanan lantaran masa penahanan yang jadi kewenangan kepolisian sudah habis.
Pada saat itu, Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto mengatakan Bareskrim Polri akan melakukan penanganan perkara Indosurya secara parsial. Artinya satu laporan polisi akan ditangani sendiri-sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika