REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI), Benny Rhamdani menerima kunjungan Direktur Regional Asia dan Pasifik, Internasional Organization for Migration (IOM), Sarah Lou Arriola, , Kamis, (2/2/2023). Selain mendiskusikan berbagai persoalan pekerja migran, Direktur Regional Asia dan Pasifik IOM memuji kinerja kepala BP2MI.
Direktur Regional Asia dan Pasifik IOM, Sarah Lou Arriola mengapresiasi kinerja Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. Dia menilai, di bawah kepemimpinan Benny, lembaga tersebut menunjukan keberpihakan dan kehadiran negara terhadap para Pekeja Migran Indonesia (PMI). Bahkan, kata dia, Benny melakukan transformasi dan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada para PMI.
"Keberpihakan BP2MI kepada PMI sangat luar biasa. Banyak terobosan yang inovatif dan kreatif dalam memberikan pelayanan terhadap para PMI," ujarnya, Jumat (3/2/2023).
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyempatkan untuk berkeliling ke sejumlah ruangan di Kantor BP2MI. Dia pun kembali melontarkan pujiannya saat melihat keberadaan Command Center di kantor tersebut.
"Kepala BP2MI telah membela dan memperlakukan PMI, secara istimewa. Ini sangat membanggakan. Salah satu hal kreatif dan inovatif yang dilakukan, menerbitkan Surat Kredensial bagi para PMI. Hal seperti ini, baru ada di Indonesia. Belum ditemukan di negara lain," imbuhnya.
Lebih lanjut, Sarah juga menyoroti tentang sejumlah inovasi yang telah dilakukan Kepala BP2MI. Di antaranya, kata dia, adanya Lounge khusus bagi PMI.
"Kalau Fast Track, ada di satu, dua negara. Tidak semua negara menyiapkan itu. Saya terharu atas penyampaian Kepala BP2MI, dan salut dengan kerja-kerja BP2MI dalam melayani para PMI," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI), Benny Rhamdani memastikan, pihaknya akan menjalankan tugas kemanusiaan yang diperintahkan Presiden Joko Widodo, khususnya terkait perlindungan PMI.
"BP2MI akan terus membela PMI. Kami memberi perlindungan 3 dimensi, dan di Command Center BP2MI inilah semua PMI kami pantau. Ini data resmi milik negara. BP2MI intens melakukan edukasi dan sosialisasi, agar kita mempunyai spirit yang sama dalam mengistimewakan PMI," kata Benny.
Dia juga menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia sindikat PMI melalui jalur ilegal atau non-prosedural. Menurut dia, pihaknya akan terus berupaya untuk memberantas para mafia PMI non-prosedural dari hulu sampai hilir, sebagaimana perintah Presiden Jokowi.
"Pokoknya, jangan sampai negara kalah sama sindikat. Pencegahan sejak dini terus kami lakukan. Sekarang sosialisasinya masif, di Desa hingga Kota," tegas dia.
Benny lantas menyinggung kasus kematian salah satu PMI bernama Adelina Sau yang bekerja di Malaysia, meski kasus itu sudah terjadi beberapa tahun sebelum ia menjadi Kepala BP2MI. Dia juga menyinggung soal kasus PMI yang dideportasi dari sejumlah negara penempatan PMI, karena pengiriman melalui jalur non-prosedural.
"Kasus-kasus tersebut tidak boleh terulang lagi. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Negara tidak boleh kalah dengan para sindikat pengiriman PMI ilegal," cetusnya.
Benny menambahkan, komitmen untuk melindungi PMI bukan sekadar ucapan belaka. Menurut dia, seluruh upaya perlindungam terhadap PMI harus dibuktikan dengan kerja nyata, dan akan terus ia lakukan sepanjang dirinya ditugaskan Presiden Jokowi untuk memimpin BP2MI.
Selain itu, lanjut dia, BP2MI juga intens melakukan edukasi dan sosialisasi. Ia pun terus mengingatkan internal BP2MI untuk menanamkan rasa kepedulian kepada para PMI, karena merek merupakan pahlawan devisa negara.
"Kita harus tanamkan pada diri sendiri prihatin dengan situasi praktek yang mengorbankan PMI dan menjadi peninggalan sejarah masa lalu. Itu sebabnya, kami melakukan transformasi PMI dengan gerakan bersih-bersih," ucap dia.
Benny memastikan sepanjang kepemimpinannya di BP2MI, tak ada lagi pungutan biaya yang memberatkan pahlawan devisa. "Warisan masa lalu dalam dunia penempatan PMI, tidak boleh terjadi lagi. Kami melakukan banyak program, yang membebaskan PMI dari beban biaya. Dulu ikut preliminary diminta bayar, sekarang tidak lagi. Begitupun pelepasan di hotel mewah dan gratis. PMI punya kredensial, juga punya ragam fasilitas VVIP yang disiapkan negara," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika