REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wakil menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, ramai jadi perbincangan terkait dukungannya kepada Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Dukungan itu sendiri diungkapkan Menkopolhukam, Mahfud MD, pada Selasa (31/1/2023).
Denny mengatakan, dalam setiap pemilihan presiden dia memilih dengan dua kata kunci, constitution dan anti-corruption. Pada Pemilu 2014, Denny mengaku memilih Jokowi dan memberi salam dua jari setelah pencoblosan, meski masih sebagai wamenkumham.
Menurutnya, kebijakan politik dan hukum Jokowi saat ini banyak dirasa melanggar konstitusi. Denny menilai, di periode kedua, KPK dilumpuhkan dengan perubahan UU KPK. Pelumpuhan KPK itu dinilai berkontribusi langsung ke turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.
"Menurut Transparency International dari 38 ke 34, yang mana baru saja dirilis kemarin, itulah rekor penurunan IPK terburuk dalam sejarah reformasi Indonesia," kata Denny, Rabu (1/2/2023).
Ia menilai, Anies tokoh yang rekam jejaknya paling mendekati kedua parameter konstitusi dan antikorupsi. Denny mengenal Anies sejak 20 tahun lalu di UGM dan menurutnya, sosok Anies dirasa sudah menunjukkan kepemimpinan, menjadi Ketua Senat Mahasiswa UGM.
Soal konstitusi, ia merasa, Anies yang sering disematkan sebagai 'Bapak Politik Identitas' merupakan propaganda yang keliru. Propaganda itu dinilai sengaja dihembuskan buzzer dan memang mendapatkan tugas untuk mendiskreditkan citra Anies Baswedan.
Soal anti-korupsi, Denny dan Anies menjaga dan mempertahankan KPK yang kuat dan independen. Termasuk, saat jadi anggota Tim Delapan, tim independen kepresidenan demi melawan kriminalisasi pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.
"Dimana Anies Baswedan didapuk menjadi juru bicaranya dan saya jadi sekretaris timnya, dipimpin Adnan Buyung Nasution. Anies pula Gubernur yang membentuk TGUPP atau dikenal KPK Jakarta untuk memastikan agenda anti-korupsinya di Ibu Kota," ujar Denny.
Denny menekankan, terkait alasannya mendukung Anies Baswedan akan dituliskan melalui artikel lain yang lebih lengkap. Namun, ia mengajak masyarakat menjadi pemilih cerdas dengan memastikan Pemilu 2024 terlaksana dengan free and fair.
Serta, lanjut Denny, calon presiden (capres) yang kita dukung pada Pilpres 2024 nanti merupakan sosok yang berdasarkan rekam jejak kapasitas dan integritasnya, bukan karena alasan lain. Apalagi, karena pilihan dukungan oligarki atau uang.
"Demokrasi, daulat rakyat, harus kita menangkan kembali melawan duitokrasi, daulat duit. Kita harus pastikan presiden adalah pilihan rakyat, bukan presiden pilihan uang," kata Denny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
