REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, baru melakukan pertemuan. Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga, menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh itu tampaknya membahas reshuffle kabinet.
Ia menuturkan, Presiden Joko Widodo tampaknya ingin memastikan komitmen Partai Nasdem dalam tubuh koalisi partai pendukung pemerintah. Komitmen itu diperlukan Presiden Jokowi untuk memastikan perlu tidak menteri dari Nasdem di-reshuffle.
Surya Paloh tampaknya tetap menggaransi dukungannya kepada Jokowi hingga 2024. Namun, garansi itu kemungkinan dinilai Jokowi belum cukup.
Jokowi kemungkinan juga meminta Surya Paloh untuk dapat menarik dukungannya kepada Anies Baswedan. "Permintaan ini kemungkinan ditolak Surya Paloh," kata Jamiluddin, Senin (30/1/2023).
Untuk itu, ada kemungkinan menteri-menteri dari Partai Nasdem akan di-reshuffle dalam waktu dekat ini. Namun, kemungkinan tidak semua menteri dari Partai Nasdem akan di-reshuffle. Kemungkinan besar cuma dua menteri yang di-reshuffle.
Satu menteri sengaja dibiarkan untuk menjadi tameng politik bagi Joko Widodo. Ia memperkirakan, Presiden Jokowi kemungkinan berdalih kalau langkah reshuffle ke menteri Nasdem tidak ada kaitannya dengan dukungan kepada Anies menjadi capres.
Ia menekankan, reshuffle akan didalilkan semata karena kinerja menteri-menteri dimaksud yang selama ini dinilai rendah. Pengajar di Universitas Esa Unggul ini menambahkan, Jokowi akan berlindung dari reshuffle yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja kabinet. "Dengan begitu, Jokowi merasa akan aman dari kritik," ujar Jamiluddin.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh, melakukan pertemuan selama kurang lebih 1,5 jam di Istana Negara. Pertemuan yang cukup mendadak itu dilakukan Kamis (26/1/2023) sore dan belum diketahui isi pembicaraannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
