REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) Bareskrim Polri meringkus komplotan judi online dengan situs mastertogel yang menyusupi (backlink) laman milik pemerintah dalam bentuk iklan judi. Dari pengungkapan tersebut sebanyak 12 orang tersangka ditangkap dan dilakukan penahanan, serta empat orang lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO).
"Modus operandi perjudian online ini di mana para pelaku secara kolektif melakukan perbuatan melawan hukum berupa praktik perjudian online dengan menggunakan website.mastertogel78live.com," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Ahmad Ramadhan, dalam konferensi pers pengungkapan kasus judi online, di Bareskrim Polri, Jumat (27/1/2023).
Para pelaku, kata dia, menawarkan permainan judi online ke calon member (user) melalui pesan WhatsApp atau SMS untuk mengajak pemain lain bermain judi dengan iming-iming memberikan bonus besar. Sehingga, para member tertarik untuk mengikuti permainan judi online tersebut.
"Website mastertogel ini adalah website permainan judi yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga," katanya.
Total ada 3.000 anggota atau users yang telah menjadi korban permainan judi online tersebut, dengan kerugian total kurang lebih Rp 2 miliar. Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Polisi Rainhard Hutagaol menyebut, para pelaku judi online ini merupakan satu komplotan.
Sebanyak 12 orang tersangka yang ditangkap berperan sebagai operator dari website judi online tersebut. Sedangkan empat orang tersangka lainnya masih DPO, dua orang di antaranya terindikasi berada di negara ASEAN.
Komplotan tersebut telah menjalankan praktik judi online tersebut selama tiga bulan. Setiap bulannya para pelaku mendapatkan keuntungan Rp 2 miliar.
Rainhard juga mengatakan, komplotan judi online mastertogel ini terungkap dari hasil pengembangan penyidikan backlink yang dilakukan oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri.
"Backlink pernah ungkap sekali. Mastertogel juga hasil pengembangan kami dari backlink, pengembangan situs-situs pemerintah, termasuk pengiklan di website pemerintah," kata Rainhard.
Adapun inisial dua belas tersangka, yakni JN (25), DS (19), AL (23), YU (20), GK (30), NS (24), HA (23), MF (20), HC (19), EY (32), TP (20), dan IH (21). Tersangka ditangkap di sebuah kondominium di wilayah Jakarta Utara.
Dalam kasus ini, penyidik masih memburu empat tersangka lainnya yang buron, ST, PT, AN, dan LR. Dua orang di antaranya diduga bos dari judi online.
Para tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU Transfer Dana, UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan KUHP, yakni Pasal 303 KUHP dan atau Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan atau Pasal 82 dan Pasal 85 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana 20 tahun dan atau denda paling banyak Rp 10 miliar.
![photo](https://static.republika.co.id/uploads/infografis/presiden-perintahkan-moratorium-izin-pinjaman_211018175222-174.jpg)