Rabu 25 Jan 2023 17:05 WIB

Demokrat Sebut tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Demokrat menegaskan, tiga partai masih solid membicarakan Koalisi Perubahan.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Anies Baswedan bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di sela pertemuan tim kecil Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat di kediaman Anies, Jakarta, Selasa (25/10).
Foto: Instagram Agus Harimurti Yudhoyono
Anies Baswedan bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di sela pertemuan tim kecil Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat di kediaman Anies, Jakarta, Selasa (25/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron memastikan bahwa pihaknya tak memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan. Ia menegaskan, pembahasan terkait hal tersebut tetap mengutamakan kesetaraan.

"Tidak ada paksa-memaksa, tidak paksa-memaksa semuanya dalam kesetaraan, equal partnership prinsip ketiga partai ini. Sehingga semua-semuanya boleh mengusulkan, boleh mendiskusikan, tidak ada memaksakan," ujar Herman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Baca Juga

Komunikasi antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem juga disebutnya masih solid. Meskipun Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengungkapkan peluang alternatif koalisi untuk mengusung Anies sebagai calon presiden (capres).

"Saya tidak dalam komentar itu, karena tidak dalam konteks itu. Konteksnya kan kami sedang membicarakan tiga partai ini untuk menuju Koalisi Perubahan," ujar Herman.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan bahwa partainya adalah satu-satunya pihak yang telah mendeklarasikan bakal capres, yakni Anies. Namun pihaknya juga realistis dalam pengusungannya, mengingat Partai Nasdem belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

Adapun saat ini, Partai Nasdem dikaitkan dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disebut akan membangun kerja sama politik yang disebut Koalisi Perubahan. Namun, koalisi tersebut hingga hari ini tak kunjung dideklarasikan untuk bersepakat mengusung Anies.

"Politik itu dinamis, apapun atau bagaimanapun dinamisnya politik itu, itu di atasnya tidak boleh mengalahkan kepentingan bangsa. Nah, itu yg sebenarnya Nasdem lihat, ketika kemudian ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif-alternatif," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (24/1/2023).

Ditanya lebih lanjut ihwal alternatif yang disampaikannya itu, apakah artinya Partai Nasdem membuka komunikasi dengan partai politik lain di luar Partai Demokrat dan PKS? Ali hanya meminta semua pihak untuk menunggu langkah tersebut.

"Tunggu saja dalam satu atau dua hari ini akan ada cerita ya, ada berita ya. Bisa jadi kita mengambil langkah-langkah lain," jawab Ali.

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement