REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Respati Indonesia, yaitu Workshop DPRD Kota Bandung dengan tema "Penerapan Ideologi Pancasila dalam Tata Kelola Pemerintahan", di Jakarta (23/01/2023). Acara diselenggarakan dalam rangka melaksanakan lokakarya bagi para anggota DPRD Kota Bandung.
Para narasumber dari BPIP terdiri dari Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pakar BPIP, antara lain Antonius Benny Susetyo (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP), Darmansjah Djumala (Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri) dan Ermaya Suradinata (Dewan Pakar BPIP Bidang Geopolitik dan Geostrategi Manajemen Pemerintahan).
Benny menyatakan bahwa Pancasila sebagai nilai dan sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.
"Pancasila seharusnya menjadi living dan working ideology bagi semua masyarakat Indonesia, terutama untuk para pejabat dan birokrat," ujarnya.
"Pancasila itu adalah nilai keutamaan. Ia menjadi gugus insting bertindak, bernalar dan berpikir, sehingga menjadi habitus dalam tindakan. Hati nurani dalam bermasyarakat dan berbangsa," jelasnya lagi.
Berbicara tentang etika pemerintahan, pakar komunikasi politik itu menyampaikan bahwa etika pemerintahan selalu menyangkut martabat jabatan.
"Etika pemerintah bicara martabat, menjaga nama baik, integritas, dan martabat jabatan. Tidak mau ditukar dengan transaksi, iming-iming imbalan; jika mau (ditukar), martabat jabatan hilang."
Pancasila sebagai etika dalam pemerintahan dan masyarakat, menurut salah satu pendiri Setarra Institute itu, adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
"Nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Manusia yang percaya kepada Tuhan YME, maka dia tidak mau berbohong, menipu, menindas orang; dia akan mempunyai rasa kemanusiaan, sehingga memelihara persatuan. Nilai kerakyatan pun dijunjung tinggi dengan keadilan yang terwujud pada akhirnya. Nilai-nilai inilah yang seharusnya tertuang dalam kebijakan dan tingkah laku para pejabat," katanya.
Benny pun menutup paparannya dengan sebuah pernyataan. "Etika pemerintahan berdasarkan Pancasila menyangkut pada melaksanakan nilai Pancasila untuk menjaga kesatuan dan persatuan dan menjaga martabat jabatan, sehingga tercipta role model yang sekarang sudah hampir tidak terlihat di masyarakat," tutupnya.
Dalam paparannya, Darmansjah menjabarkan sejarah lahirnya Pancasila sebagai Dasar Indonesia Merdeka.
Duta Besar ke-19 Indonesia untuk Austria tersebut menyatakan bahwa Pancasila benar digali dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang sangat majemuk.
"Pancasila tetap bertahan sampai sekarang, di saat banyak ideologi dan paham-paham di dunia yang jatuh. Indonesia bertahan dan merawat kesatuan saat konflik-konflik dunia terus berkecamuk. Itu adalah kebanggaan yang harus kita rasakan dan kita lestarikan," imbuhnya.
Saat ditanya soal gerakan BPIP dalam pembumian Pancasila, Darmansjah menyatakan bahwa BPIP sudah merumuskan buku bahan ajar dan mengajukan pendidikan Pancasila untuk diselenggarakan di dunia pendidikan Indonesia.
"Itu adalah goal kita (BPIP)," jawabnya.
Ermaya, yang juga adalah Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), menyoroti perihal keberlangsungan kebijakan dalam pemerintahan Kota Bandung.
"(Pengamalan Pancasila) terwujud dalam bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan kota, Bandung, contohnya, tetap berlangsung dan sustainable walaupun para pejabatnya silih berganti. Itu artinya, kebijakan sudah berpihak pada nilai keadilan untuk masyarakat," katanya.
Ketahanan nasional juga menjadi perhatian dari Ermaya. Dia mengajak agar semua aspek bersatu untuk bisa memajukan Indonesia.
"Kita harus mampu mengelola potensi negara kita. Solusinya adalah kita bangkit, dapatkan teknologi yang mampu memanfaatkan. Kita harus bersatu, dan persatuan itu ada dibawah panji Pancasila."
Ikuti Whatsapp Channel Republika