REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar meminta kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan tepat dalam mengatasi ancaman munculnya gejolak sosial yang diakibatkan tingginya angka pengangguran di Indonesia.

"Saat ini Indonesia berada dalam situasi mengkhawatirkan terkait masalah sosial. Ini menyusul ancaman gelombang PHK yang tengah mengintai rakyat Indonesia," ungkap Muhaimin, Senin (16/1/2023).

Untuk itu Cak Imin meminta pemerintah perlu segera mengambil berbagai kebijakan terhadap ancaman PHK yang akan menambah jumlah pengangguran di Indonesia. "Saat ini serapan angkatan kerja hanya berkisar 2,9 juta tenaga kerja, kondisi ini dapat terjadi dengan syarat kondisi perekonomian normal dan stabil," jelasnya.

Muhaimin menilai dengan tingginya angka pengangguran di Indonesia dirinya khawatirkan akan muncul bebagai permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Terutama meningkatnya ancaman kejahatan karena tekanan ekonomi.

"Masalah ekonomi itu sangat rentan terhadap meningkatkan jumlah kriminalitas. Ketika angka pengangguran itu, jelas itu sangat mengkhatirkan terhadap gejolak sosial," kata Muhaimin.

Sebagai informasi, diperkirakan per tahun 2022-2023, sebanyak 100 perusahaan di Jawa Barat akan melakukan PHK massal. Prediksi ini akan terus meningkat karena munculnya ancaman goncangan di sektor industri alas kaki, industri furnitur dan tekstil.

Salah satunya seperti yang tengah dialami PT Nikomas Gemilang. Produsen sepatu terbesar dan mengandalkan ekspor ke Amerika dan Eropa ini sedang mengalami penurunan pesanan hingga 50 persen. Hal ini memicu kondisi perusahaan dan akan memberikan tawaran pengunduran diri terhadap 1.600 karyawannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika