REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta berencana menelusuri temuan tumpukan beras rusak di Pulo Gadung, Jakarta Timur dan diduga berasal dari program bantuan sosial (bansos) Covid-19 tapi tidak tersalurkan.

"Kami tunggu saja itu barang siapa," kata Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari di Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).

Ia mengaku tidak tahu menahu temuan tumpukan beras rusak dan menguning yang disebut disimpan di salah satu gudang di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Meski begitu, premi mengungkapkan pihaknya pernah memiliki kontrak kerja sama dengan BUMD DKI, Pasar Jaya salah satunya untuk penyaluran beras bansos. Namun, lanjut dia, kontrak kerja sama itu sudah berakhir per 31 Desember 2020.

"Intinya memang kami pernah berkontrak dengan Perumda Pasar Jaya tapi kontrak itu berakhir 31 Desember 2020," ucap Premi.

Ia pun menegaskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) atas kerja sama dengan Pasar Jaya sudah dilakukan pada 2021. Selain itu, lanjut dia, kerja sama itu juga diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inspektorat DKI, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya sudah pernah jelaskan juga ke KPK," katanya.

Pihaknya pun siap memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum termasuk KPK untuk membantu mengusut temuan itu.

Sebelumnya, salah satu warganet bernama Rudi Valinka melalui akun Twitter @kurawa mengunggah rekaman video dan foto berisi hasil temuan salah satu perusahaan konsultan dan audit multinasional di kawasan PuloGadung, Jakarta Timur, Senin (9/1). Tumpukan karung beras itu diduga bantuan sosial Covid-19.

"Temuan dugaan korupsi program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun," demikian cuit Rudi Valinka melalui Twitter @kurawa.

Dalam rekaman video berdurasi sekitar 29 detik itu juga memperlihatkan sejumlah petugas sedang menyortir beras yang sudah dikemas dalam ukuran lima kilogram. Beras tersebut sudah dalam kondisi rusak, menguning sehingga tidak layak konsumsi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika