Mahfud MD dan Fahri Satu Suara, Partai Gelora Lolos Bukan Intervensi Istana

Mahfud melanjutkan, saat itu ia menegur KPU berlaku profesional. Ini karena sudah ramai beredar isu KPU mendapat pesanan-pesanan dari kekuatan luar, ada yang minta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu untuk diganjal.

"Atas hal itu saya menelepon Sekjen dan mengingatkan KPU agar berlaku profesional, jangan menerima pesanan dari luar," katanya.

Mahfud menambahkan, setelah ribut-ribut tentang ketidakprofesional KPU muncul ke publik, dia juga bertemu Ketua KPU Hasyim Asy'ari di acara peluncuran sebuah TV Pemilu. Kepada Hasyim, Mahfud juga menyampaikan hal serupa.

"Saya bilang pada Pak Hasyim bahwa ada isu KPU berlaku tidak profesional dan saya menelpon Sekjen KPU agar aturan ditegakkan secara adil. Itu yang saya lakukan, yakni, mengingatkan KPU agar profesional. Tidak lebih dari itu dan itu bisa ditanyakan kepada Ketua dan Sekjen KPU," ujarnya.

Karenanya, Mahfud menegaskan komunikasi dengan KPU sebatas mengingatkan agar KPU profesional, bukan untuk intervensi keputusan KPU. Dia meminta agar pihak-pihak mengonfirmasi kebenaran suatu informasi terhadap yang bersangkutan.

"Saya juga masih punya SMS dan data komunikasi saya dengan Sekjen KPU tanggal 10 November 2022 itu. Sebab setelah saya telepon dia mengirim data hasil verifikasi. Mestinya Mas Hadar klarifikasi dulu kepada saya. Jangan sampai ada orang yang memberi info sesat lalu dijadikan konsumsi publik tanpa konfirmasi," ujarnya.

Sebelumnya, rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR dan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/1/2023) mendadak berlangsung tertutup.

Hal itu terjadi ketika Hadar Nafis Gumay dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) membeberkan bukti-bukti kecurangan komisioner dan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang salah satunya memerintahkan agar Partai Gelora diloloskan ikut menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Mendadak Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia langsung mengubah rapat menjadi tertutup bagi wartawan. Saat rapat masih terbuka, Hadar menjelaskan temuan dugaan kecurangan, bukti-bukti, dan keterlibatan lembaga negara, seperti Istana dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Ketika mendengar ada nama lembaga negara lain disebut perwakilan Koalisi, Doli langsung memotong penjelasan Hadar. Politikus Partai Golkar tersebut meminta rapat dilanjutkan secara tertutup. "Sebentar Pak, saya kira, saya mohon maaf teman-teman, karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi, saya kira rapat ini kita alihkan tadinya terbuka ke tertutup saja," kata Doli di gedung DPR, Senayan, Rabu.

Hadar sempat protes dengan keinginan Doli mengubah rapat jadi tertutup. Pasalnya, temuan dugaan manipulasi data itu merupakan informasi publik sehingga rapat sebaiknya tetap terbuka. Namun, Doli bergeming. Dia beralasan rapat harus digelar tertutup karena temuan koalisi menyebut nama sejumlah institusi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora, Fahri Hamzah membantah tudingan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Perwakilan Koalisi, Hadar Nafis Gumay dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit),

Fahri pun balik menuding Hadar pernah melakukan perbuatan curang ketika menjadi komisioner KPU periode 2012-2017. Dia curiga dengan motivasi Hadar yang sengaja ingin menjatuhkan Partai Gelora.

"Sasaran mereka bukan penyelenggara pemilu sebab mereka juga mantan penyelenggara yang curang dulu. Rahasia mereka juga masih disimpan sama yang sedang mimpin sekarang. Jadi sasaran mereka adalah Partai Gelora. Dugaan saya mereka semua takut kami menang. Sangat takut," ujar Fahri ketika dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Baca juga : IKN Bukan Proyek Sim Salabim

Dia heran dengan manuver Koalisi Sipil yang melapor persoalan KPU ke Komisi II DPR. Apalagi, dalam laporannya kumpulan lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut membawa-bawa nama Istana.

"Kita ajak debat adu pikiran, malah main belakang mau main jegal. Kita kritik sistem pemilu lama eh para mantan curang sekongkol dengan pemain lama. Partai Gelora tidak takut hadapi konspirasi mereka. Marah karena gagal hentikan langkah kami sekarang mau perang terbuka. Ayo!" ucap Fahri.