REPUBLIKA.CO.ID, BANGKALAN -- Jatah pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur pada musim tanam 2023 bertambah 13 ribu ton dari sebelumnya 22 ribu ton menjadi 35 ribu ton.
"Kabar tentang tambahan alokasi jatah pupuk bersubsidi ini sesuai dengan pemberitahuan yang diterima Pemkab Bangkalan beberapa waktu lalu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Mohni di Bangkalan, Jawa Timur, Jumat (6/1/2023).
Ia menjelaskan, jatah kuota pupuk bersubsidi 35 ribu ton itu untuk dua jenis pupuk yakni, NPK dan Urea. Perinciannya, sekitar 22 ribu ton untuk pupuk jenis urea dan sekitar 13 ribu ton untuk pupuk jenis NPK. Jatah tersebut sudah dibagi ke 18 kecamatan di Bangkalan.
"Jadi masing-masing kecamatan sudah ada jatah. Jatah itu yang harus diawasi penyalurannya, jangan sampai bocor," kata Mohni.
Ia menjelaskan, jatah tersebut ditentukan berdasarkan data lahan dalam Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian) di masing-masing desa dan kecamatan. Mekanisme ini, sambung dia, ditentukan oleh pemerintah pusat yang merubah sistem pendistribusian pupuk bersubsidi dari sistem RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) ke 'e-alokasi.
E-Alokasi memadukan antara Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan alokasi pupuk bersubsidi dan terintegrasi dengan data petani di Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian atau Simluhtan yang juga terintegrasi dengan 'E-Verval' dan T-Pubers. "E-Verval ini merupakan aplikasi verifikasi dan validasi pupuk subsidi yang dibuat berbasis web base yang dioperasikan secara online menggunakan jaringan internet," tutur Mohni.
Sedangkan, T-Pubers merupakan aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi setiap tiap bulan yang terintegrasi dengan E-Verval. Dalam E-Alokasi besaran pengajuan pupuk bersubsiSdi dari petani menyesuaikan dengan besaran alokasi pupuk bersubsidi yang disediakan oleh pemerintah.
"Dengan E-Alokasi ini, setiap kelompok tani, desa dan kecamatan sudah ditentukan jatahnya sesuai dengan perhitungan lahannya, makanya masyarakat diimbau untuk mengawasi jangan sampai bocor," kata Mohni menjelaskan.
Selain itu, sambung Mohni,yang juga penting diawasi terkait harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi. "HET sudah ditetapkan dan harga jual pupuk bersubsidi di pasaran tidak boleh lebih dari HET yang ditetapkan itu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika