Selasa 03 Jan 2023 17:02 WIB

Pemprov DKI Akui Ada Keretakan Tanggul di Muara Baru

Pemprov DKI mengakui keretakan di tanggul Muara Baru menyebabkan timbulnya rembesan.

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Bilal Ramadhan
Warga beraktivitas di area tanggul Muara Baru, Jakarta, Senin (2/1/2023). Pemprov DKI mengakui keretakan di tanggul Muara Baru menyebabkan timbulnya rembesan.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Warga beraktivitas di area tanggul Muara Baru, Jakarta, Senin (2/1/2023). Pemprov DKI mengakui keretakan di tanggul Muara Baru menyebabkan timbulnya rembesan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tanggul laut di Muara Baru sisi timur Jakarta Utara, dilaporkan mengalami keretakan sehingga membuat air laut dibaliknya memaksa keluar, sejak beberapa waktu lalu. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sumber Daya Air (DSDA) DKI Jakarta, Yusmada Faizal, mengkonfirmasinya sebagai rembesan.

“Iya, Muara Baru sisi timur itu kan sudah terbangun dari 2016-2017 tanggulnya, ada rembesan-rembesan,” kata Yusmada kepada awak media di Balai Kota, Selasa (3/1/2022).

Baca Juga

Dia mengatakan, pihaknya akan segera memperbaiki hal tersebut. Namun demikian, DSDA dia sebut perlu mengkoordinasikan hal itu bersama dengan berbagai pihak lainnya. Dirinya enggan memberitahu kejelasan lebih jauh menyoal retaknya beberapa bagian tanggul yang ada.

“Kita lagi kerjasama, lagi bahas untuk menyempurnakan tanggul itu,” jelas dia.

Dijelaskan, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan melanjutkan pembangunan tanggul untuk mengantisipasi rob pada sejumlah titik di pesisir Jakarta Utara secara bertahap hingga 2027. Saat ini, kata dia, Pemprov DKI masih memiliki kewenangan membangun tanggul sepanjang 11 Km dari sisa 20,2 Km dengan Kementerian PUPR.

"Sedang berjalan sampai 2027 sehingga yang memang ada posisi rawan yang memang belum ditanggul," kata Heru.

Selanjutnya, kata dia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga sedang mengerjakan tanggul di pesisir utara Jakarta sampai 2024. Adapun kewenangan Kementerian PUPR untuk membangun tanggul sepanjang 9,1 kilometer.

Pemprov DKI Jakarta memperkirakan kebutuhan anggaran untuk rencana pembangunan tanggul mencegah rob atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di pesisir utara Jakarta sepanjang 8,3 kilometer dari 11,1 kilometer mencapai Rp 1,38 triliun.

Dari 11,1 kewenangan Pemprov DKI, jumlah itu terbagi dalam beberapa lokasi dengan tahapan lama masing-masing proyek. Dimulai hampir seluruhnya pada tahun ini untuk mengantisipasi banjir rob, DKI akan menyelesaikan proyek 1,7 Km di Kali Blencong senilai Rp 7,1 miliar hingga 2024.

Lalu tanggul Sunda Kelapa hingga 2025 dengan pagi Rp 472 miliar, serta Muara Angke yang diproyeksikan selesai 3,4 Km senilai Rp 671 miliar dan terakhir Pantai Muara Angke yang dimulai 2025 hingga 2027 dengan total Rp 171 miliar. Namun demikian, secara keseluruhan, proyek NCICD yang telah terbangun hingga 2022 kemarin, mencakup 17,093 Km dari total 37,3 Km.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement