REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar, meminta pemerintah untuk meninjau ulang wacana pembedaan tarif KRL. Ia menilai, wacana tersebut sulit diterapkan di lapangan dan malah berpotensi menurunkan minat pelanggan KRL.
Apalagi, ia melihat, KRL sudah menjadi alat transportasi yang cukup digemari masyarakat dari berbagai kalangan karena cepat, murah dan tentu saja efisien. Maka itu, Muhaimin meminta jangan malah dibedakan tarif pelanggan-pelanggan KRL.
"Kalau ini terus dilakukan malah bisa berkurang nanti peminatnya," kata Muhaimin, Ahad (1/1/2023).
Ia berpendapat, alih-alih membedakan kelas penumpang, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) seharusnya berterima kasih. Termasuk, ke masyarakat kelas menengah yang mau meninggalkan kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi umum.
Sebab, Muhaimin melihat, mereka telah berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi dan resiko kecelakaan lalu lintas yang masih jadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Sulit dibayangkan jika masyarakat mampu tidak mau naik KRL.
Mereka lebih memilih menggunakan motor atau mobil dan otomatis membuat kuantitas kendaraan di jalan raya bertambah. Belum lagi jika membicarakan polusi dan angka kecelakaan lalu lintas yang seharusnya Kemenhub bersyukur masyarakat naik KRL.
Justru, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melihat, subsidi tarif KRL selama ini sudah tepat sasaran. Dilihat dari antusias warga setiap hari yang nyaris tidak pernah sepi, menunjukkan kalau subsidi tarif KRL tepat sasaran.
Untuk itu, Muhaimin mendorong Kemenhub untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas KRL, daripada sibuk mengoreksi tarif. Ia berpendapat, masyarakat pasti merespon positif bila fasilitas setiap KRL serta sarana dan prasarananya semakin baik.
"Jadi, daripada bahas pembedaan tarif, lebih baik Kemenhub perbaiki fasilitas KRL," ujar Muhaimin.
Termasuk, ia mengingatkan, sarana dan prasarana KRL yang selama ini ada. Misal, gerbong-gerbong ditambah agar tidak terlalu berdesakan ketika jam sibuk. Lalu, menambah palang pintu di perlintasan-perlintasan KRL yang belum terpasang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika