Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengaku masih akan tetap berprasangka positif kepada kepada Presiden Jokowi terkait rencana reshuffle kabinet. Ali berpendapat, jika kader-kadernya dirasa tidak cakap dan terkena reshuffle, tentu Nasdem akan menerima keputusan itu.
"Jokowi sahabat Nasdem, kami selalu berpikir positif apa pun keputusannya, tidak akan mengubah apa pun dengan Jokowi," kata Ali kepada Republika, Jumat (23/12/2022).
Ali mengingatkan, Nasdem akan senantiasa menghargai keputusan Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet selama ini. Sebab, ia berpendapat, keputusan untuk melakukan itu memang merupakan kewenangan mutlak dari Presiden Jokowi.
Atas kewenangan itu, lanjut Ali, tidak cuma bagi Nasdem, tapi partai-partai lain memang harus menghargai keputusan tersebut. Ia meyakini, reshuffle kabinet, jika memang dilakukan Presiden Jokowi, pasti untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
Untuk itu, Ali justru mengajak masyarakat luas, termasuk basis-basis pendukung dari Partai Nasdem, untuk memandang keputusan seperti itu sebagai kebutuhan dari pemerintah. Ia meminta keputusan-keputusan seperti itu tidak dipandang politis.
"Apa pun, hendaknya dipandang sebagai kebutuhan pemerintah, jangan dipolitisasi, pergantian pembantu presiden itu evaluasi untuk tingkatkan kinerja pemerintah," ujar Ali.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak prerogatif dari PresidenJokowi. Menurutnya, wajar jika Jokowi melakukan evaluasi terhadap anak buahnya yang tak memenuhi targetnya.
"Karenanya, kita hanya bisa menunggu keputusan politik presiden. Tidak perlu mendesak dan mendorong-dorong presiden, biarkan berjalan apa adanya," ujar Saleh lewat keterangannya, Selasa (27/12/2022).
Untuk saat ini, ia melihatnya bahwa hal tersebut masihlah berupa dugaan yang berembus di media. Perombakan kabinet juga dinilainya tak dilakukan tahun ini, mengingat pelayanan Natal dan Tahun Baru yang perlu terlebih dahulu diselesaikan oleh pemerintah.
"Masih dugaan saja. Di akhir tahun ini, pemerintah masih sibuk, libur Natal dan Tahun Baru. Banyak yang perlu dilengkapi untuk pelayanan bagi masyarakat," ujar Ketua DPP PAN itu.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan bahwa masa pemerintahan Presiden Jokowi hanya tersisa sekira dua tahun lagi. Seharusnya, Jokowi bersama kabinetnya fokus bekerja pascapandemi Covid-19.
Bukan justru melakukan perombakan kabinet atau reshuffle yang justru akan menyita perhatian publik. Apalagi jika benar adanya keputusan politis dalam keputusan untuk mendepak pembantunya di kabinet.
"Waktu bekerja tinggal dua tahun, rakyat tentu berharap kinerja kabinet ini semakin membaik dan para menterinya fokus memulihkan kondisi negeri," ujar Herzaky saat dihubungi, Selasa.
Jika Jokowi memang melakukan evaluasi, mantan wali kota Solo itu seharusnya menyoroti menteri-menteri yang kerap diisukan maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, mereka kerap memanfaatkan jabatannya untuk melakukan kampanye.
"Beliau sebaiknya sangat berhati-hati jika memang benar akan melakukan reshuffle. Ada harapan besar rakyat di dalamnya jika benar Presiden Jokowi mau melakukan reshuffle," ujar Herzaky.
Adapun, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyarankan Jokowi menjaga soliditas kabinetnya di sisa dua tahun pemerintahan. Rencana reshuffle, menurutnya, hanya akan membuat gaduh ruang publik.
"Di masa akhir pengabdiannya, bagus menjaga soliditas. Presiden perlu bijak dalam mengambil keputusan," ujar Mardani lewat pesan singkat, Selasa.
Wacana reshuffle dinilainya hanya akan menimbulkan kebisingan di publik, di mana waktu yang ada sebaiknya digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Apalagi, reshuffle dilihatnya belum urgen untuk dilakukan oleh Jokowi.
"Dengan jam terbang tinggi beliau bisa mengarahkan para menteri. Ketimbang membuat kebisingan yang tidak perlu dengan reshuffle terburu-buru," ujar Mardani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
