Berbeda dengan Poltracking dan Indopol, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil surveinya, bahwa deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal capres mendongkrak elektabilitas PKS dan Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, bukan Nasdem. Hal ini dipaparkan oleh SMRC dengan hasil survei terbarunya pada Kamis (22/12/2022).
Direktur Riset SMRC, Deni Irvani, mengatakan dalam simulasi tiga nama calon presiden, dukungan publik pada Anies mencapai 28,1 persen; sementara Ganjar 33,7 persen; dan Prabowo 26,1 persen. Masih ada 12,1 persen yang belum menentukan pilihan.
"Dari 28,1 persen pemilih Anies tersebut, ada 16 persen yang menyatakan mendukung PKS, 14 persen mendukung Demokrat, dan hanya 8 persen yang memilih Nasdem," jelas Deni dalam pemaparannya.
Menurut Deni, meskipun dukungan dari pemilih Anies kepada Nasdem menguat sejak Agustus 2022 hingga Desember 2022, namun dukungan tersebut belum terlalu besar, baru 8-11 persen. Per Desember 2022, pemilih Anies paling banyak yang ditarik oleh PKS sebesar 16 persen, dan Demokrat 14 persen.
“Ini menunjukkan bahwa Anies tidak identik dengan Nasdem,” kata Deni menambahkan.
Deni melanjutkan, bahwa secara keseluruhan, pemilih Anies pada Nasdem mengalami kenaikan, sebaliknya pemilih Ganjar dan Prabowo di Nasdem turun. Pada Mei 2021, ada 3 persen pemilih Ganjar dan 4 persen pemilih Prabowo yang memilih Nasdem.
Pada Desember 2022, massa dua bakal capres ini masing-masing 2 persen yang memilih Nasdem. Menurut dia, ini yang menjelaskan mengapa hasil suara yang diperoleh Nasdem sebelum dan sesudah deklarasi capres hasilnya tidak banyak berbeda.
“Hasil akhirnya impas karena kenaikan dari Anies tidak lebih besar dari penurunan dari Ganjar dan Prabowo,” katanya.
Pada survei kali ini, Nasdem mendapatkan dukungan 3,2 persen suara. Angka ini tidak terlalu jauh berbeda dengan perolehan suara Nasdem sebelum deklarasi Anies sebagai bakal capres. Pada bulan Agustus 2022, Nasdem mendapat dukungan 3,5 persen.
"Pada saat yang sama, dukungan pada Anies Baswedan mengalami penguatan, dari 21,9 persen pada Agustus 2022 menjadi 28,1 persen pada Desember 2022," terangnya.
Deni menyatakan bahwa deklarasi dan sosialisasi Anies bersama Partai Nasdem berdampak positif menaikkan elektabilitas Anies. Namun, menurut dia, belum berdampak positif terhadap elektabilitas Partai Nasdem.
Survei digelar SMRC secara tatap muka pada 3 - 11 Desember 2022. Populasi sebesar 1.220 responden dengan margin of error survei sebesar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengapresiasi hadirnya efek ekor jas atau coattail effect yang didapatkan parpol pendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Namun dalam sebuah koalisi, ia memandang bahwa coattail effect adalah bonus yang didapatkan dalam menghadapi kontestasi nasional.
"Keduanya (Anies dan AHY) juga adalah pasangan yang paling memungkinkan dan paling tinggi probabilitas kemenangannya menghadapi figur-figur yang di-endorse Pak Jokowi. Menurut kami ini yang mendasar dan terpenting, efek ekor jas menjadi bonus jika kemudian didapatkan," ujar Kamhar saat dihubungi, Senin (26/12/2022).
Adapun saat ini, Partai Demokrat bersama Partai Nasdem belumlah mendeklarasikan kerja sama politik yang nantinya disebut sebagai Koalisi Perubahan. Partai Demokrat menginginkan, deklarasi koalisi berbarengan dengan pengumuman capres dan calon wakil presiden (cawapres).
"Partai Demokrat menghendaki agar deklarasi nanti sepasang capres dan cawapres," ujar Kamhar.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya mengatakan, pihaknya menghormati mekanisme yang terjadi di Partai Demokrat dan PKS. Adapun deklarasi koalisi dan pasangan capres dan cawapres disebutnya masih menunggu hilal.
"Tunggu hilal, tentu ada pertimbangan-pertimbangan subjektif, mekanisme partai, kita hormati, ya tunggu aja. Tidak akan lari gunung dikejar," ujar Willy di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, akhir November lalu.
Partai Nasdem, jelas Willy, memiliki prinsip bahwa politik itu bersifat dinamis. Mengingat koalisi merupakan kerja sama politik untuk menghadapi Pemilu 2024 yang berkaitan dengan kekuasaan.
"Ini kan mengurus kekuasaan banyak negosiasi-banyak, tidak hanya cawapres, timing, segala macam. Itu yang jadi pertimbangan, tapi sejauh ini aman," ujar Willy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
