REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menegaskan, Istana tidak pernah mencampuri persoalan politik yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia mengklaim istana sama sekali tidak melakukan politik praktis.
“Bahwa persoalan-persoalan politik itu yang telah dikelola oleh KPU, kita tidak pernah sama sekali ikut campur ya. Enggak ada cerita itu kita mau melakukan politik praktis, apalagi KSP sama sekali,” ujar Moeldoko di Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Ia menegaskan, pemerintah fokus menyelesaikan program dan proyek-proyek nasional strategis yang sudah ditetapkan. KSP, kata Moeldoko, tidak pernah melakukan politik praktis karena fokus membantu mengejar penyelesaian berbagai proyek pemerintah.
“Kita fokus pada program-program pemerintah, khususnya mengejar proyek nasional strategis yang saat ini kita kalkulasi ya karena kita tinggal waktu 2 tahun. Saya sudah membuat peta tentang proyek-proyek nasional strategis kira-kira nanti presentasinya seperti apa dan hasil akhirnya seperti apa. Itu yang sedang saya kerjakan,” ujar dia.
Moeldoko pun meminta semua pihak agar tidak terburu-buru berpikir negatif terhadap pemerintah. Karena pemerintah tidak pernah mencampuri proses penyelenggaraan pemilu. “Wong kita semuanya sibuk berpikir tentang program,” lanjut Moeldoko.
Saat memberikan sambutan di HUT Hanura Rabu (21/12/2022), Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat kesal karena ada partai yang menudingnya ikut campur dalam seleksi peserta pemilu 2024. Jokowi menegaskan, seleksi peserta pemilu menjadi wewenang KPU.
Ia mengaku, dirinya dan pihak Istana tidak pernah ikut campur ataupun mengintervensi proses seleksi yang dilakukan KPU itu. “Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu. Tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi,” ujar Jokowi dalam sambutannya di HUT Hanura.
Jokowi menyatakan tak terlibat dalam proses seleksi peserta pemilu karena KPU merupakan lembaga independen. Sehingga KPU tak bisa diintervensi oleh pihak manapun.
"Jadi enggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan, mengintervensi apalagi, endak ada,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais menyebut tak lolosnya Partai Ummat sebagai peserta pemilu 2024 karena kritikannya terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. Hal itu membuat Partai Ummat menjadi satu-satunya yang tak lolos verifikasi faktual.
KPU pun mengumumkan partai Ummat tidak lolos verifikasi faktual. Usai penetapan tersebut, partai Ummat membeberkan sejumlah kejanggalan dalam proses verifikasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika