REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan, defisit APBN 2022 akan menurun drastis ke kisaran 2,49 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu turun drastis dibanding saat pandemi'
"Kalau ada yang bertanya lagi, Pak ini defisit kita akan jatuh di angka berapa sih di 2022? Hitungan terakhir kita 2,49 persen," kata Presiden Jokowi di Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023di Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Presiden mengatakan, pemerintah telah mengerahkan upaya maksimal untuk menjaga stabilitas makro ekonomi meskipun di tengah situasi sulit pandemi Covid-19.
Dia memaparkan, Indonesia berhasil memperbaiki secara signifikan neraca transaksi berjalan yang hingga kuartal III 2022 mencatat surplus 8,9 miliar dolar AS atau 0,9 persen PDB. Padahal, 8 tahun lalu yakni pada 2014, Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan sebesar 27 miliar dolar AS, dan neraca perdagangan defisit 2,2 miliar dolar AS.
Dengan kondisi saat itu, Jokowi menekankan, pentingnya reformasi struktural untuk memperbaiki fundamental perekonomian. Termasuk urusan Surat Berharga Negara.
"SBN saat itu 38,5 persen dikuasai oleh asing, sekarang tinggal 14,8 persen yg dikuasai asing. Karena kalau masih dikuasai asing, begitu goyah sedikit makro kita, keluar berbondong-bondong, goyah pasti kurs kita," kata Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mendorong peningkatan kemampuan domestik dengan memanfaatkan aset-aset negara dengan produktif. Sejumlah aset-aset negara yang menganggur tersebut antara lain izin konsesi hutan dan tambang yang diberikan kepada perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Oleh karena itu, Presiden telah memerintahkan Menteri Investasi dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut konsesi tersebut jika tidak dimanfaatkan dengan baik.
"Sudah saya perintahkan kepada Menteri Investasi, Menteri ESDM, sudah dicabut saja konsesinya, berikan kepada yang memiliki kemampuan dan lahan itu menjadi lahan produktif," ujarnya
Aset itu, kata Presiden, menjadi aset produktif sehingga kemarin dicabut 2.078 konsesi-konsesi, baik konsesi hutan maupun konsesi tambang. "Cabut dan berikan kepada yang memiliki kemampuan baik finansial, kemampuan SDM untuk menggarap aset-aset itu menjadi aset-aset yang produktif sehingga memberikan dampak yang positif kepada ekonomi kita," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
