Ahad 18 Dec 2022 16:40 WIB

Pengungsi Kariuw Mulai Dipulangkan Usai Konflik Sosial di Pulau Haruku

Sebanyak 600 personel gabungan TNI/Polri mengamankan pemulangan pengungsi Kariuw.

Red: Agus raharjo

Foto: dok. Kodam XVI Pattimura

Sebanyak 3.200 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk melaksanakan simulasi pengamanan. (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON--TNI dan Polri mengamankan proses pemulangan pengungsi Kariuw pascakonflik sosial di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, sejak Januari 2022. TNI dan Polri mengerahkan sedikitnya 600 personel gabungan untuk mengawal pemulangan pengungsi ini.

"Pengungsi konflik sosial di Pulau Haruku dipulangkan pada Senin (19/12/2022) dan Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease menerjunkan sebanyak 600 personel gabungan TNI-Polri untuk pengamanan," kata Kasi Humas Polresta Ambon dan Pulau Lease Ipda Moyo Utomo di Ambon, Ahad (18/12/2022).

Baca Juga

Selain dari Polresta Ambon, personel juga dikerahkan dari Direktorat Samapta Polda Maluku, Satuan Brimob, Direktorat Polairud, serta Raider 733. Moyo menyebutkan ratusan personel gabungan tersebut telah mengikuti apel bersama untuk mendapatkan arahan dan selanjutnya diberangkatkan ke Pulau Haruku, Ahad.

"Dipastikan agenda pemulangan pengungsi Kariuw, yang saat ini berada di Negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, akan berlangsung besok (Senin) dan melibatkan 600 personel gabungan TNI-Polri untuk pengamanannya," jelas Moyo Utomo.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tengah Muhammad Marasabessy mengatakan rencana pemulangan pengungsi Kariuw dari Negeri Aboru akan menggunakan jasa transportasi laut. Sebanyak 109 kepala keluarga akan dipulangkan dalam tahap pertama, Senin, melalui jalur laut.

Selanjutnya, pengungsi berikutnya akan dipulangkan lewat jalur darat setelah rekonsiliasi dengan masyarakat Hulaliuw. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah juga telah menyiapkan dana untuk pembiayaan pemulangan para pengungsi Rp 113 juta, selain penyediaan aneka bahan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya.

"Sementara untuk rehabilitasi perumahan, pemerintah kabupaten akan bekerja sama dengan TNI dan Polri," kata Marasabessy dalam rapat koordinasi dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI beberapa waktu lalu.

Selain itu, Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial juga menyampaikan bantuan langsung tunai (BLT) yang akan disalurkan selama tiga bulan dengan besaran Rp 335 ribu per KK.

Ikuti Whatsapp Channel Republika