Ahad 18 Dec 2022 10:56 WIB

Jokowi Minta Bawaslu Libatkan Masyarakat Awasi Praktik Politik Uang

Partisipasi masyarakat mempermudah tugas Bawaslu dalam mengawasi praktek politik uang

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Andi Nur Aminah
Presiden Indonesia Joko Widodo
Foto: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Presiden Indonesia Joko Widodo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Menurutnya, partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu dalam mengawasi praktek politik uang.

Hal ini disampaikan Jokowi pada acara Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (17/12).

Baca Juga

“Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Penting ini. Partisipasi masyarakat ini salah satunya penting dalam mengawasi praktek politik uang,” kata Jokowi, dikutip pada Ahad (18/12).

Ia mengatakan, praktek politik uang sudah menjadi penyakit dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Hal inipun dirasakannya selama Jokowi mengikuti pilkada dan pemilu, yakni pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur, dan pemilihan presiden dua kali.

“Saya pernah ikut pilkada, pemilihan wali kota dua kali, pemilihan gubernur dua kali karena dua ronde, pemilihan presiden dua kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada. Saya akan sampaikan apa adanya, ada,” kata dia.  

Jokowi mengatakan, meskipun aturannya sudah diperketat, namun dalam prakteknya politik uang ini masih terjadi saat penyelenggaraan pemilu. Bahkan yang mendapatkan sanksi pun hanya sedikit.

“Itu tugas Bawaslu. Aturannya sudah diperketat. Tapi prakteknya tetap ada. Yang terkena sanksi juga sedikit ini ni ada gap. Libatkan masyarakat untuk memperkecil peluang terjadinya politik uang, karena jika dibiarkan berlama-lama, ini akan demokrasi kita, demokrasi Indonesia,” ujarnya.

Karena itu, Jokowi meminta agar pendidikan politik dan juga literasi politik lebih digencarkan kembali untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas. Selain itu, Jokowi juga meminta Bawaslu agar segera memetakan potensi masalah dan kemungkinan terjadinya pelanggaran.

Pemetaan potensi masalah ini harus dilakukan secara detil serta menyiapkan langkah perencanaan yang matang dan juga pencegahan. “Perhatikan satu per satu jangan ada yang terlewat. Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang panting,” katanya.

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement