REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga publik dinilai semakin tumbuhnya kesadarannya untuk lebih informatif, terbuka, dan transparan dalam melayani publik. Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro, menyatakan kesadaran terhadap keterbukaan informasi publik oleh badan publik merupakan kunci penting semakin berkembangnya iklim demokrasi di Indonesia pascareformasi.
"Untuk itu Komisi Informasi Pusat (KIP) berkomitmen terus mengawal badan publik untuk bukan sekadar informatif, tapi juga membuka diri, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat mengembangkan kebijakan publik yang lebih positif," ujar Donny dalam Anugerah Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Pusat (KIP) Badan Publik tahun 2022.
Hasil monitoring dan evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik 2022 menunjukkan terdapat 122 badan publik yang cukup informatif. Monev keterbukaan informasi dilakukan berdasarkan tujuh kategori badan publik, yaitu Kementerian, LN-LPNK (Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian), LNS (Lembaga Non Struktural), Pemprov (Pemerintah Provinsi), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), PTN (Perguruan Tinggi Negeri), dan Parpol (Partai Politik).
Meskipun jumlah badan publik yang informatif meningkat, KIP juga memberikan catatan kepada sejumlah badan publik untuk cepat berbenah dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publiknya. Sebanyak 24 badan publik mendapatkan penilaian “cukup informatif”, sementara itu 39 badan publik dinyatakan “menuju informatif”, dan 29 badan publik masih masuk dalam penilaian “kurang informatif”.
Kelemahan-kelemahan mendasar terjadi antara lain terkait ketersediaan dokumen atau informasi yang masuk kategori tersedia setiap saat. Menurut Donny beberapa badan publik juga masih menyatakan dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa sebagai informasi dikecualikan. Selain itu lemah dasar hukum dalam pengecualian informasi dan atau tidak terkoordinasikannya mekanisme layanan informasi juga menjadi catatan KIP.
"Catatan itu tentu perlu menjadi perhatian pemerintah agar lebih membuka komunikasi dengan lebih baik dengan KIP. Pengembangan keterbukaan informasi badan-badan publik menjadi harapan yang ditunggu publik yang selalu menginginkan transparansi layanan dan kebijakan publik," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika