Senin 12 Dec 2022 17:35 WIB

Pemkot Sukabumi Genjot Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Ke depan berharap SPBE dilanjutkan karena amanat pusat dan kemajuan teknologi

Rep: riga nurul iman/ Red: Hiru Muhammad
Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada memimpin evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Balai Kota Sukabumi, Senin (12/12/2022).
Foto: istimewa
Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada memimpin evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Balai Kota Sukabumi, Senin (12/12/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Pemkot Sukabumi berupaya memperkuat penerapan Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Hal ini dilakukan untuk peningkatan layanan kepada warga dan menghadapi tantangan perkembangan teknologi.

Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi evaluasi SPBE dan persandian yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi di Balai Kota Sukabumi, Senin (12/12/2022).

Baca Juga

Kegiatan yang dipimpin Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada ini untuk mendorong peningkatan kualitas penerapan SPBE di Pemkot Sukabumi. '' Rakor ini sangat penting dalam evaluasi pelaksanaan SPBE agar makin baik di waktu mendatang,'' ujar Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada.

Sebab pemkot telah mencanangkan SPBE sebagai basis dalam penyelanggaran pemerintahan. Misalnya dalam penerapan Jaringan Komunikasi Sandi E-mail Sanapati.  '' Alhamdulillah sudah berjalan 100 persen di Kota Sukabumi untuk mengganti pengantaran surat secara manual dan kini secara online,'' kata Dida. Sehingga lebih cepat walaupun dalam satu tahun terakhir masih ujicoba.

 

Di mana ada kadang-kadang ada di beberapa kegiatan yang kembali manual. Ke depan berharap SPBE dilanjutkan karena jadi amanat pemerintah pusat dan tantangan perkembangan teknologi.

Sanapati , melayani surat dari pusat dan daerah antara instansi pemerintah secara tertutup. Sehingga surat keluar masuk aman dari dokimen dan orang orang tidak perlu tahu mengenai surat itu.

Operator setiap OPD adalah ASN dalam menjaga kerahasiaan. Selain itu setap website dilaporkan ke diskominfo untuk keamanan. Nantinya dilakukan penetrasi tes secara berkala sesuai tupoksi oleh Diskominfo dalam menguji keamanan dari website.

Dalam SPBE jadi mudah menandatangani dokumen oleh pimpinan isntansi. Hal ini dikarenakan SPBE bagian dalam penilaian beberapa indikator. Dengan evaluasi dan rakor SPBE ini harapannya menjadi lebih baik dan dokumen harus lebih aman sesuai dengan tujuan.

Sebelumnya, Pemkot Sukabumi menargetkan kenaikan nilai SPBE pada 2022. Di mana nilai SPBE di Kota Sukabumi pada tahun 2021 mencapai 2,98. '' Kami berupaya mempersiapkan kenaikan indeks SPBE di awal tahun,'' ujar Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi, Yuli Noviawan. Hal ini dalam menyikapi adanya 10 indikator baru untuk penilaian indeks SPBE oleh Kementerian PAN RB.

Sehingga lanjut Yuli, pihaknya menggencarkan koordinasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mencapai kenaikan nilai indeks SPBE. Khususnya dalam membahas 10 indikator yang baru.

Ke- 10 indikator baru itu diantaranya sistem informasi berbasiskan keilmuan, sistem manajemen perubahan, dan audit TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Di mana audit tersebut melihat kinerja TIK di daerah bagus apa tidak.

'' Mudah-mudahan saja poin-poin yang lain untuk 10 indikator baru bisa ikut di naikan juga dan saat ini sedang membuat aplikasinya, terang Yuli. Untuk indikator manajemen perubahan, di Kota Sukabumi sudah dilakukan.

Misalnya seperti tentang absen kehadiran pegawai yang awalnya secara manual sekarang menggunakan aplikasi online. Selanjutnya tanda tangan manual juga telah dirubah dengan digital, termasuk sistem informasi e-planning, e-bajeting dan e-monev yang awalnya SIMKD menjadi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).

'' Perubahan-perubahan itu nanti didiskusikan, yang sulitnya pada indikator audit TIK, karena model keamanan informasi yang bisa mengaudit lembaga yang sudah punya sertifikasi," kata Yuli. Ia juga mengatakan masih kekurangan faktor SDM untuk tenaga IT dalam mengelola Smart City, sedangkan penerimaan CPNS di Kota Sukabumi masih seputar guru dan tenaga kesehatan, sedangkan SDM untuk IT tidak ada.

Sedangkan lanjut Yuli, pemkot masih memerlukan SDM untuk IT mengelola SPBE yang indikatornya terus naik. Namun SDM belum ditambah.'' Solusinya harus memiliki tenaga ahli, karena menunggu ASN atau P3K untuk IT kita sampai sekarang belum mendapatkannya,'' kata Yuli.

Langkah selanjutnya untuk mencapai kenaikan indeks SPBE, menurut dia untuk SDM tim SPBE Kota Sukabumi harus menambah pengetahuan agar bisa terus update wawasan SPBE.

Salah satunya sambung Yuli, dengan kegiatan capacity building untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan SPBE di Kota Sukabumi. Sebab setiap tahun indikatornya terus bertambah.

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement