Senin 12 Dec 2022 06:43 WIB

Tanggapi Bamsoet, PKS Sebut Pemilu 2024 adalah Hak Rakyat

Pernyataan penundaan pemilu 2024 dinilai PKS tidak bijak.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Indira Rezkisari
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai pernyataan penundaan pemilu 2024 tidak tepat. Ia mengatakan semua pihak sudah bersiap diri menghadapi pemilu mendatang.
Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai pernyataan penundaan pemilu 2024 tidak tepat. Ia mengatakan semua pihak sudah bersiap diri menghadapi pemilu mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menanggapi pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meminta pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dipikirkan ulang. Menurutnya, pernyataan pria yang akrab disapa Bamsoet tidaklah bijak.

"Semua pihak sudah bersiap diri menghadapi Pemilu 2024, KPU dan Bawaslu pun sudah bekerja. Pernyaataan ini tidak bijak, Pemilu 2024 merupakan tugas konstitusional dan hak rakyat untuk mendapatkannya," ujar Mardani lewat pesan singkat, Ahad (11/12/2022).

Baca Juga

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, saat ini Indonesia tengah memasuki masa peralihan dan pemulihan dari pandemi Covid-19. Namun pada masa seperti ini, ia mempertanyakan tepat atau tidaknya pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Ini juga harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini, dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam diskusi yang digelar Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).

 

Ia sendiri mengapresiasi kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin jelang berakhirnya 2022. Hal tersebut terbukti dari hasil survei Poltracking Indonesia, yang menunjukkan 73,2 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan.

Selanjutnya, ia mempertanyakan apakah kepuasan publik tersebut berkorelasi terhadap keinginan masyarakat untuk terus dipimpin oleh Jokowi. Baik lewat perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode masa kepemimpinan.

Menurutnya, kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terhambat oleh pandemi Covid-19 selama dua tahun. Hal itu menyebabkan kerja-kerja dari pemerintahan tak maksimal dalam merealisasikan visi dan misinya.

"Kita sama-sama tahu, deras sekali pro kontra di masyarakat, ada yang memperpanjang, ada yang mendorong tiga kali, tapi terlepas itu saya sendiri ingin tahu keinginan publik yang sebenarnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat, beliau tetap memimpin kita melewati masa transisi ini," ujar Bamsoet.

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement